Jakarta, innews.co.id – Penguatan kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah menjadi kata kunci guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tanpa itu, Indonesia Emas hanya jadi wacana belaka.
“Perayaan HUT RI ke-79 harus menjadi simbol semangat kolaborasi yang lebih kuat antara dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat kerjasama demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” ajak Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, dalam siaran persnya, yang diterima innews, Sabtu (17/8/2024).
Menurutnya, sinergi yang kuat antara masyarakat sipil, swasta, dan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, menjadi modal untuk menghadapi tantangan yang semakin berat.
Diingatkan, tantangan besar masih menanti di depan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, konflik geopolitik yang terus berlanjut, hingga risiko perlambatan ekonomi global. Hal ini diperburuk oleh gangguan rantai pasok yang berkepanjangan dan era suku bunga tinggi yang membebani dunia usaha.
Kondisi tersebut, kata Arsjad, menuntut langkah-langkah strategis dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
“Tantangan ini harus kita jawab dengan memperkuat fundamental ekonomi, menjaga stabilitas makro, dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Dengan demikian, kita dapat terus menjaga momentum pertumbuhan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” katanya.
Guna mematangkan strategi, Kadin Indonesia tengah menyusun White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi tahun 2024-2029 sebagai kontribusi dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional, khususnya terkait optimalisasi sektor strategis, penguatan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah.
“White paper ini dirancang dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri, investor, akademisi, dan lembaga riset, yang nantinya akan menjadi referensi dalam menyusun program pemerintah 2024-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” jelas dia.
Arsjad juga menekankan pentingnya kesatuan organisasi dalam memperkuat peran Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB), yang terdiri dari berbagai asosiasi dunia usaha, dalam berkontribusi pada perekonomian nasional.
“Kadin akan terus berfokus pada advokasi kebijakan yang berpihak pada dunia usaha dan pembangunan daerah. Whitepaper ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendorong kebijakan ekonomi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” imbuhnya.
Lebih jauh Arsjad menegaskan bahwa dunia usaha perlu bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong inovasi dan penguatan sektor strategis, termasuk kebijakan reskilling dan upskilling tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, Ekonom Indef, Ariyo DP Irhamna, melihat pentingnya dunia usaha berkolaborasi dengan pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. “Perlu kolaborasi yang solid antara dunia usaha dan pemerintah. Dunia usaha perlu didorong menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pemerintah melalui APBN, terbatas sebagai stimulator. Dan melalui regulasi berperan mendorong pelaku usaha agar semakin inovatif dan produktif,” bebernya. (RN)
