Jakarta, innews.co.id – Teguran keras disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Aula Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Mendagri prihatin atas rendahnya realisasi belanja daerah di Papua Tengah, meski APBD daerah ini hingga Mei 2025 mencapai 48%, tertinggi secara nasional.
Menurut Tito, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan serius antara kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan dan efektivitas dalam membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat.
“Pendapatan Papua Tengah hampir 50 persen, luar biasa. Tapi yang menyedihkan dan jadi pertanyaan besar kita adalah, belanjanya mana? Belanjanya baru 9 persen. Artinya, uangnya disimpan di bank. Tidak menggerakkan ekonomi daerah,” seru Mendagri.
Tito mendesak Meki Nawipa untuk segera mengambil tindakan nyata. Bahkan, Mendagri menyinggung latar belakang Meki Nawipa sebagai mantan bupati dan lulusan luar negeri yang seharusnya mampu menangani persoalan ini dengan baik.
“Saya tahu Pak Meki orang pintar, mantan bupati, pernah sekolah di luar negeri. Tapi ini tugas besar. Jangan hanya kumpulkan uang, tapi tidak dibelanjakan untuk rakyat. Kalau bulan Mei saja belanjanya baru 9 persen, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa naik?” tanya Tito.
Dijelaskan, belanja daerah merupakan instrumen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran, serta menanggulangi kemiskinan ekstrem dan stunting. Ia memperingatkan bahwa stagnasi belanja akan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.
“Pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan apakah daerah bergerak maju, stagnan, atau bahkan mundur. Kalau sampai minus, itu artinya daerah mundur. Yang miskin makin miskin,” tukasnya.
Diingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar laporan administrasi, tetapi dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai dua indikator kunci dalam menilai kemajuan daerah.
“Harus diingat, kalau rakyat tenang, harga barang terjangkau, inflasi terkendali, itu bagus. Tapi kalau ekonominya tidak tumbuh, berarti tidak ada gerakan. Roda pembangunan mandek. Ini tanggung jawab kepala daerah,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar Papua Yance Mote, sepakat dengan apa yang disampaikan Mendagri. “Kita sebagai orang asli Papua cukup malu kalau pemimpin kita sampai ditegur begitu oleh Pemerintah Pusat,” aku Yance.
Karena itu, Pemprov Papua Tengah harus segera merealisasikan penyerapan anggaran. Salah satunya, menurut Yance, membuka proses tender pengadaan barang dan jasa serta proyek-proyek penunjukan langsung bisa dijalankan.
“Benar apa yang dikatakan Mendagri, percuma anggaran banyak di kas daerah tapi tidak terserap pada pembangunan daerah. Dana tersebut harus digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan diendapkan begitu saja,” tukasnya.
Dia menegaskan, tidak ada perlombaan banyak-banyakan uang dalam kas daerah di pemerintah daerah, tapi bagaimana dana yang dimiliki bisa menggerakkan perekonomian daerah dan berdampak pada pembangunan.
“Itu yang disebut pemerintah daerah yang memberi dampak positif bagi kemajuan daerah,” pungkasnya. (RN)
