Jakarta, innews.co.id – Tidak menunggu lama-lama, meski waktu yang diberikan menyusun ‘kabinet’ 30 hari setelah terpilih dan dikukuhkan, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) terpilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Lombok, 20 Maret 2021 lalu, Dr. Hapendi Harahap langsung gerak cepat (gercep) mengisi kepengurusan periode 2021-2024.
Kabarnya, pada 5 April ini, struktur kepengurusan PP IPPAT telah siap dilantik di salah satu hotel di Jakarta.
Ketika dikonfirmasi, Minggu (28/3/2021), Otty Hari Chandra Ubayani mengatakan, “Iya, kabarnya sih begitu. Tapi, tentu melihat kesiapan semuanya. Kalau memang belum siap, ya tidak bisa dipaksakan juga. Terpenting seluruh komposisi kepengurusan sudah lengkap”.
Dikatakannya, saat ini Ketum tengah bekerja keras memilih personil yang tepat untuk mengisi struktur kepengurusan. “Tentu bukan perkara mudah membuat the right man on the right place,” kata Otty yang juga salah satu Caketum pada Kongres VII IPPAT di Makassar, 2018 silam ini kepada innews.
Saat ini juga dilihat kebutuhan IPPAT, baik dalam pengembangan organisasi maupun menyikapi kemajuan teknologi. Dengan kata lain, kata Otty, kolaborasi senior dan junior harus tercipta sehingga ada keseimbangan.
“Doakan saja, semoga penyusunan kepengurusan bisa berjalan lancar,” ujar Otty yang juga Notaris/PPAT di Jakarta Selatan ini.
Disinggung soal masukan nama-nama calon pengurus dari tiap Caketum, yang berjumlah 4 orang, Otty mengakui, “Memang diharapkan tiap Caketum bisa memasukkan nama-nama untuk selanjutnya diputuskan oleh Ketum terpilih”.
Otty tidak mempermasalahkan bila kepengurusan sudah dilantik pada 5 April nanti. Dengan kata lain, hanya 14 hari pasca KLB. “Bagus dong kalau bisa cepat dilantik, kan berarti bisa cepat juga kerja,” tuturnya.
Lebih jauh Otty berharap, kepengurusan bisa ramping, dengan job description yang jelas. “Intinya, mereka yang duduk dalam kepengurusan siap melayani anggota, bukan dilayani,” tukasnya seraya mengatakan, tidak menutup kemungkinan ‘kabinet’ gemuk, mengingat jumlah PPAT di Indonesia mencapai 23 ribu orang lebih.
Sebelum melantik, rencananya, Ketum, para Caketum, dan Plh PP IPPAT akan sowan ke Kementerian ATR/BPN untuk melaporkan hasil-hasil KLB di Lombok.
Sementara itu, Hapendi Harahap belum bisa memberikan konfirmasi, mungkin masih sangat sibuk dalam menentukan komposisi personil dalam struktur ‘kabinetnya’. (RN)
Be the first to comment