Jakarta, innews.co.id – Diizinkannya pihak swasta menggarap infrastruktur memberi peluang semakin menggeliatnya perekonomian bangsa. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Presiden RI Prabowo Subianto meyakini bahwa kalau pengusaha swasta itu lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman.
“Kami menyambut baik janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan proyek infrastruktur kepada pengusaha swasta. Ini merupakan angin segar bagi para pengusaha, terutama di bidang konstruksi dan sejenisnya,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi, dalam keterangan persnya, Sabtu (18/1/2025).
Seperti diketahui, dalam APBN 2025, dana pembangunan infrastruktur diketok senilai Rp 400 triliun. Dana sebesar itu akan sangat membantu pengusaha swasta untuk bisa bukan hanya survive, tapi juga menggerakkan perekonomian secara luas.
“Hanya saja, yang menjadi catatan kami, pelaksanaan tender harus dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga tidak menjadi monopoli dari hanya satu atau dua perusahaan swasta saja. Tidak hanya tender, tapi proyek-proyek sistem penunjukkan langsung pun harus terbuka,” ujar Diana mengingatkan.
Dia menegaskan, keterbukaan dan transparansi menjadi hal penting untuk diterapkan sehingga apa yang dikatakan Pak Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya bagi perusahaan swasta.
“Melihat background Pak Presiden yang juga sebagai pengusaha swasta, kami yakin dan percaya tentu memiliki sense of belonging untuk bagaimana membagi roti proyek infrastruktur itu secara adil dan merata kepada pihak swasta, khususnya yang dikelola oleh anak-anak bangsa,” tukasnya.
Bila perlu, lanjutnya, dikolaborasi antara perusahaan plat merah (BUMN) dengan swasta dalam mengerjakan suatu proyek. Tidak hanya sebatas sub kontraktor, tapi swasta bisa juga menjadi main contractor. Dengan kata lain, kedepan akan banyak proyek-proyek yang dikerjakan dengan skema kerjasama Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Berbenah diri
Di sisi lain, para pengusaha di bidang konstruksi juga harus berbenah diri karena kran proyek-proyek infrastruktur sudah dibuka oleh Pak Presiden. Namun, melihat pada tingkat risiko yang cukup tinggi, maka dalam pengerjaannya memang dibutuhkan perusahaan-perusahaan yang benar-benar siap.
“KADIN DKI Jakarta terus mendorong agar perusahaan-perusahaan di bidang jasa konstruksi maupun konsultannya untuk terus mempersiapkan diri dan memastikan korporasinya tersertifikasi sehingga ada trust dari pemerintah untuk memberikan proyek-proyek infrastruktur secara massif,” serunya.
Dirinya yakin dengan kualitas perusahaan swasta yang mumpuni, maka proyek-proyek infrastruktur akan tertangani dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih profesional. (RN)
