Pengurus Bidang Politik di Barisan Masyarakat Anti Kekerasan (Baskara) dengan tegas meminta Anies Baswedan mempertanggungjawabkan berbagai kebijakannya selama ini di DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Undangan webinar bertajuk ‘Jakarta Ibukota Dalam Keragaman’ yang diadakan oleh BPH Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Senin, 26 April 2021 nanti, menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Pasalnya, acara ini menghadirkan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai sosok pemimpin yang diduga banyak tersangkut masalah. “Lepas dari perannya sebagai gubernur, rasanya kurang tepat karena pemimpin ini tengah disorot publik lantaran diduga bermasalah,” kata Putri Simorangkir aktivis sosial kemasyarakatan yang juga Pengurus Bidang Politik di Barisan Masyarakat Anti Kekerasan (Baskara), dalam keterangannya kepada innews, Kamis (22/4/2021).

Putri menguraikan sejumlah persoalan yang membelit Anies antara lain, pertanggung jawaban penggunaan dana publik yang telah dikeluarkan untuk rencana Formula E sebesar Rp983 milyar, hasil penyelidikan Badan Pengawas Keuangan (BPK), dana pembelian robot pemadam kebakaran sebesar Rp6,5 milyar yang diduga telah di mark-up.

Juga soal pembongkaran Taman Monas dan ketidakjelasan kayu-kayu bernilai tinggi dari pohon yang ditebang. “Belum lagi masalah banjir di Jakarta yang telah merugikan dan menyengsarakan ribuan warga Jakarta dengan kerugian materi yang tidak terhitung nilainya. Ada lagi, manipulasi pengadaan berhektar-hektar lahan untuk bank tanah. Juga manipulasi pengadaan puluhan hektar lahan untuk proyek perumahan dengan DP 0%. Dan, masih banyak lagi kasus kasus yang lainnya.

“Semuanya itu harus dipertanggung jawabkan oleh gubernur sebagai pejabat publik,” tegas Putri yang juga Ketua Umum Damai Nusantaraku (Dantara) relawan Presiden Jokowi pada Pilpres lalu ini.

Diingatkan juga, saat kampanye Pilgub 2018 silam, bagaimana Anies menggunakan fenomena ayat dan mayat untuk menggiring ‘suara’ warga dari agama tertentu. Menurut Putri, bagaimana kemudian ia diharap bisa berbicara tentang keberagaman, sikapnya saja sudah menunjukkan keberpihakan yang buta.

Putri menyayangkan sikap pengurus BPH PGPI yang kurang mengikuti perkembangan dan isu-isu di Ibu Kota. “Kehadiran gubernur yang diduga bermasalah dapat menjadi wujud politisasi agama dan menodai gereja sebagai institusi moral,” tukas Putri lagi.

Dipertanyakan, apakah PGPI buta bahwa selama ini umat Kristen menjadi korban dari tindakan diskriminasi? Apakah PGPI sebagai aras Pentakosta akan mengkhianati korban bom di Makassar?

Bagi Putri yang juga sebagai pelayan Tuhan di gereja ini, sikap PGPI tersebut menciderai perasaan warga Jakarta. “Seharusnya gereja sebagai institusi moral yang terhormat bertindak secara bijaksana demi kepentingan yang lebih besar,” tandasnya.

Dengan lugas, Putri menghimbau agar BPH PGPI mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali, bahkan membatalkan acara ini demi kemaslahatan umat dan warga Jakarta, bahkan seluruh bangsa Indonesia. (RN)