Jakarta, innews.co.id – Dari semua Gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepaskan tanggung jawab daerah ini ke Pusat. Ini juga menunjukkan lemahnya kepemimpinan Anies Baswedan. Padahal, dana yang dikeluarkan, menurut banyak pihak sudah mencapai Rp10 triliun.
Pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, Jumat (22/1/2021) kemarin. Menurutnya, terkesan ini masalah koordinasi di antara Gubernur yang beririsan daerahnya dalam menangani Covid-19 (DKI, Banten dan Jawa Barat).
Padahal seharusnya, kata Gilbert, para gubernur Jakarta dan daerah penyangga (Bodetabek) harus duduk bersama dalam merumuskan kebijakan PPKM. Agar langkah yang diambil seragam antara Jakarta dan daerah di sekitarnya.
Gilbert menegaskan urusan menangani Covid-19 merupakan tanggung jawab daerah. Sehingga sudah seharusnya merumuskan kebijakan yang sesuai dengan situasi daerah masing-masing. Terlebih di Jakarta, penambahan kasus Covid-19 terus melonjak naik dan positivity rate yang melonjak dari standar WHO sampai 16,9% selama sepekan terakhir. Dari batas aman WHO yang tidak lebih dari 5%.
“Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh seperti bencana alam, yang lalu diambil alih oleh Pusat. Pusat sendiri sudah mengeluarkan dana yang sangat besar dalam pengobatan penderita. Selain itu Pemprov DKI, Jawa Barat, dan Banten dengan APBD jumbo seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD-nya untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawasan,” tandasnya.
Sementara itu, dr. Tirta mempertanyakan anggaran yang demikian besar di DKI dalam penanganan Covid-19. Nyatanya, jumlah kasus positif tidak turun juga. Banyak pihak menilai, Anies hanya bisa dipencitraan saja dengan klaim mendapat penghargaan dari sana sini, tapi soal menangani Covid-19 terbilang amburadul. (IN)
Be the first to comment