Jakarta, innews.co.id – Saat ini tantangan yang dihadapi para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Indonesia semakin berat. Selain kemajuan teknologi, dari sisi regulasi juga perlu banyak yang harus diperbaiki. Karena itu, kalau perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), sebagai wadah tunggal terus berseteru, maka bisa ketinggalan kereta.
Penegasan ini secara gamblang disampaikan Notaris/PPAT senior Faruk Alwy, SH., Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) IPPAT Maluku Utara kepada innews, Senin (4/1/2021). “Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi tantangan yang besar itu kalau kerjanya ribut terus, berperkara terus. Ya, harus damai,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya menyambut baik kesepakatab damai yang sudah ditandatangani oleh para pihak di Kekenterian ATR/BPN, Jakarta, Senin, 21 Desember 2021. “Kami ikut bergembira dengan adanya kesepakatan tersebut. Ini sudah lama kami tunggu-tunggu. Kami mendukung keras kesepakatan damai tersebut,” ujarnya lagi.
Terkait perlunya mengadakan Kongres Lanjutan atau Kongres Luar Biasa (KLB), Faruk menilai, kita dukung. “Segala upaya guna terciptanya perdamaian, pasti kita dukung. Tentunya semua harus seturut dengan AD/ART IPPAT dan tidak melanggar,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya perdamaian, maka berbagai tantangan bisa dihadapi bersama. “Kita bisa memikirkan bagaimana agar IPPAT bisa memiliki landasan hukum yang lebih jelas, setingkat UU. Bisa kita ajukan ke DPR RI dan Pemerintah mengenai hal ini. Juga terkait kinerja PPAT, tentu kita bisa lebih perkuat lagi.
Bagi Faruk, konflik di IPPAT hendaknya memberi pelajaran penting dan hikmah untuk semua pihak. “Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari persoalan ini dan bertekad IPPAT harus lebih baik lagi kedepan. Di usia ke-33, harusnya IPPAT sudah matang dalam berorganisasi. Tapi dengan adanya masalah, akan membuat kita lebih kuat dan baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Minimal IPPAT bisa kembali tampil seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih baik lagi,” harapnya. (RN)
Be the first to comment