Jakarta, innews.co.id – Keputusan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12%, tentu berdampak signifikan terhadap kenaikan harga-harga dan memicu penurunan daya beli masyarakat. Lantas bagaimana para pelaku usaha menyikapi kondisi demikian?
“Saya melihat, momentum jelang akhir tahun 2024 ini akan dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mereview kembali perjalanan bisnisnya, ditengah fluktuasi ekonomi, kondisi geopolitik global yang tidak menentu serta munculnya berbagai kebijakan yang mengharuskan para pengusaha melakukan refocusing transformasi bisnisnya,” kata pengusaha nasional yang sukses, Hj. Diana Dewi, dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta ini mengaku pihaknya masih menunggu, apakah dibalik kenaikan PPN 12% yang sudah diketok oleh pemerintah, rencana menaikkan opsen pajak kendaraan bermotor, kebijakan tabungan perumahan rakyat, kenaikan UMP 6,5%, dan regulasi lainnya, ada insentif atau stimulus yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha?
“Bila tidak, tentu kondisi ini membutuhkan extra effort agar dapat menjalankan bisnisnya secara stabil. Para pengusaha akan melakukan refocusing,” ujarnya.
Menurut Diana, diprediksi masih terjadi perlambatan ekonomi sebagai akibat dari ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penegakkan hukum yang belum tegas, penindakan terhadap segala bentuk penyelundupan, dan lainnya. Semua itu akan memperberat pertumbuhan perekonomian kita.
Terkait daya beli masyarakat di 2025, lanjut Diana, bila hanya menaikkan UMP saja tidaklah cukup. Perlu didukung dengan upaya menurunkan harga-harga, terutama kebutuhan pokok, sehingga match antara pemasukan dengan daya beli.
“Bila tidak ada upaya tersebut, rasanya sulit kita harapkan daya beli masyarakat akan meningkat,” tegas CEO Suri Nusantara Jaya Group ini.
Intinya, prediksi Diana, tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia. Perlu kebijakan strategis untuk memproteksi industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing ekspor serta meminimalisir impor. Selain hilirisasi, perlu juga didorong swasembada pangan dan energi sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada negara lain. Upaya kemandirian akan tercapai bila pemerintah memberi kemudahan dan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha dalam negeri, bukan hanya karpet merah bagi investor luar negeri. (RN)
