Jakarta, innews.co.id – Terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Ketua DPD PWKI se-Tanah Papua periode 2025-2030, Dorince Mehue bertekad untuk terus memperjuangkan kaum perempuan di Papua.
“Saya merasa sangat bersyukur dan terhormat terpilih sebagai Ketua PWKI se-Tanah Papua. Selama ini saya telah aktif di berbagai organisasi dan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan masyarakat adat Papua. Saya percaya bahwa pengalaman dan pengetahuan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan Papua,” kata Tokoh Perempuan Papua ini, kepada innews, Kamis (10/7/2025).
Seperti diketahui, Dorince merupakan tokoh perempuan Papua yang sejak dulu begitu gigih memperjuangkan harkat dan martabat perempuan Papua. Tak heran, dirinya begitu dihormati tidak hanya di lokal maupun nasional, tapi sampai ke dunia internasional.
Ketua Dewan Kehormatan Majelis Rakyat Papua (MRP) ini mengakui, masalah krusial pada kaum perempuan di Papua adalah kurangnya akses pendidikan dan ekonomi, serta kekerasan terhadap perempuan.
“Perempuan Papua juga masih menghadapi banyak tantangan dalam mengakses layanan kesehatan dan hak-hak mereka yang belum sepenuhnya terpenuhi,” ujar Ketua II Dewan Kehormatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini.
Dirinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan eksistensi perempuan Papua, di level nasional dan internasional. “Hati saya terketuk untuk berbuat lebih banyak lagi bagi kemajuan perempuan Papua. Kita harus fight untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkap Pendiri Komunitas Perempuan Adat Kampung Hobong (Kompakh) ini.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PWKI Pdt Deety B.T. Liow Mambo, STh., berharap Dorince Mehue dan jajaran bisa menjawab tantangan terhadap pemberdayaan perempuan yang kian kompleks dewasa ini.
Pada bagian lain, Dewan Pembina Analisis Papua Strategis Theofransus Litaay mengapresiasi terpilihnya Dorince Mehue. Dia menilai, peran PWKI sangat strategis saat ini bagi pengembangan sumber daya manusia perempuan di Papua, mengingat perhatian yang sangat besar dari gereja dan pemerintah.
“Kaum perempuan di Papua berperan sangat penting, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Apalagi saat ini isu perempuan menjadi perhatian khusus otonomi khusus Papua melalui kehadiran di DPRK, DPRP, dan MRP. Sehingga PWKI Papua dapat membina para kader menjadi pelaku aktif pembangunan dalam masyarakat, khususnya melalui potensi ekonomi lokal,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) ini.
Pemberdayaan
Lebih jauh, Dorince yang dikenal sebagai pejuang perempuan Papua ini menjelaskan, pemberdayaan perempuan di Papua memerlukan beberapa hal antara lain, meningkatkan akses pendidikan dan ekonomi, meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
“Itu semua harus dilakukan secara konsisten dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan stakeholder lainnya. Kolaborasi semua pihak akan mampu meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan serta pemberdayaan akan lebih maksimal lagi,” seru Dorince.
Dirinya menilai, saat ini kebijakan di provinsi dan kabupaten di wilayah Papua telah menunjukkan kemajuan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Namun, masih perlu peningkatan dan implementasi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan.
Tokoh Pemekaran dan Otonomi Khusus Papua Jilid 2 ini menyarankan agar pemerintah di Papua dapat meningkatkan anggaran dan program yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
“Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan meminimalisir kekerasan terhadap perempuan,” tandasnya.
Dirinya yakin, dengan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, maka derajat perempuan Papua akan semakin meningkat. “Perempuan Papua orang cerdas dan ulet. Itu potensi besar yang bisa digunakan untuk membangun daerah dan negara,” pungkasnya. (RN)
