Jakarta, innews.co.id – Sejumlah laporan diterima Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI mengenai adanya pemotongan bantuan sosial tunai (BST) dari Rp 300.000 menjadi Rp 200.000.
“Banyak laporan ke kami, masih banyak oknum dari pihak wilayah RT dan RW yang melakukan pemotongan dana BST ini,” kata Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Jumat (12/3/2021).
Rani mengaku heran dengan laporan tersebut. Pasalnya, BST DKI Jakarta disalurkan secara tunai via ATM atau cashless. Namun, nyatanya, yang dilaporkan masyarakat justru masih ada yang diberikan secara langsung dan dilakukan pemotongan.
“Nah, di lapangan masih ada yang diberikan dalam bentuk tunai dengan memanggil kepala keluarga sebagai penerima dikarenakan proses pembagian ATM-nya masih berjalan,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarif mengatakan pihaknya akan memanggil Dinsos DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi dan meminta keterangan soal pengaduan-pengaduan dari masyarakat soal BST.
Menurutnya, pemotongan BST tersebut belum diketahui pasti apakah BST yang disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta atau BST dari Kementerian Sosial.
“Lagi kita verifikasi apakah pengaduan berasal dari jalur Kemensos. Dugaan saya, kalau dari Dinsos DKI tipis kemungkinan karena Kemensos via pos, tidak pakai ATM. Nanti, Dinsos kita minta keterangan, (kalau Kemensos) itu bukan domain DKI,” tegas Syarif.
Sementara itu, Rani berharap Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Sosial untuk mengevaluasi lagi penyaluran bansos tersebut agar tidak ada lagi pemotongan dan bansos benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemi Covid-19. (IN)
Be the first to comment