Jakarta, innews.co.id – Memperkuat moderasi beragama menjadi keniscayaan untuk membangun negara yang kuat. Rasa saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama akan memperkokoh pilar pembangunan bangsa.
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, saat menghadiri Syukuran Awal Tahun 2024 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yang diadakan di Kantor PGI, Salemba, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
“Saat ini bangsa kita akan menghadapi tahun politik yang cukup berat, dengan segala dinamikanya. Berkaca pada pengalaman-pengalaman Pemilu yang lalu, maka adalah penting untuk terus memperkuat keberagaman kita dengan spirit persatuan yang didengungkan, termasuk oleh para rohaniawan,” kata Mahfud yang juga Calon Wakil Presiden RI, berpasangan dengan Ganjar Pranowo ini.
Menurutnya, bangsa ini dibangun atas dasar semangat persatuan. Karenanya, rasa saling menghargai sebagai sesama anak bangsa harus menjadi modal penting dalam menghadapi tahun politik ini.
Sementara itu, Jacklevyn Manupputy Sekretaris Umum PGI, dalam sambutannya mewakili Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom mengatakan, “Mengawali tahun 2024, PGI dan semua gereja anggotanya diperhadapkan pada dinamika politik kebangsaan yang menuntut keterlibatan dan partisipasi kebangsaan kita sepenuhnya yakni Pilpres, Pileg, dan Pilkada. PGI memandang bahwa semua even ini adalah sarana konstitusional yang beretika, yakni jujur dan adil, untuk melahirkan pemerintahan yang sah dan legitimate sesuai dengan kehendak rakyat”.
Sekum PGI meminta gereja-gereja untuk tidak berdiam diri dan selalu menawarkan harapan alternatif ditengah situasi, di mana kecemasan, ketakutan, dan kekecewaan berkembang. “Gereja terpanggil untuk merestorasi harapan dari masyarakat, saat berkembangnya imoralitas akibat perebutan kuasa yang mengingkari martabat kemanusiaan dan kebangsaan,” serunya dihadapan ratusan tamu yang hadir.
Jacklevyn menegaskan, amatlah penting bagi gereja-gereja sebagai lembaga moral dan keumatan untuk menekankan signifikansi etika dan moral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, selain kepastian penegakan hukum yang mengatur seluruh proses Pemilu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Ketika etika dan moral ditegakkan, warga negara dapat memiliki keyakinan pada integritas sistem pemilihan dan percaya bahwa suara mereka akan dihitung dengan akurat,” serunya.
Menurutnya, gereja dalam memenuhi panggilannya di dunia politik harus berdiri tegak di antara dua ekstrim. Yakni, pertama, adalah sikap acuh tak acuh karena menganggap politik itu kotor, dan karenanya menarik diri dari tanggung-jawab politik. Kedua adalah sikap kompromis yang turut melegalkan kebobrokan politik. (RN)
Be the first to comment