Yance Mote Wakil Sekretaris Partai Golkar Provinsi Papua dan Calon Ketua Kadin Papua

Jakarta, innews.co.id – Kesepakatan sejumlah pihak yang mengatasnamakan kepala suku dan tokoh adat menolak pejabat Bupati dari luar Nabire dinilai terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan kesatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Hal ini secara tegas dikatakan Yance Mote Wakil Sekretaris Partai Golkar Provinsi Papua. “Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Jadi, tidak perlu mempermasalahkan siapa yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi pejabat Bupati di Nabire,” ujar Yance dalam siaran pers yang diterima innews, Selasa (30/3/2021).

Menelisik penolakan ini menurut Yance, sepertinya ada upaya mengacaukan pelaksanaan Pilkada ulang di Nabire sebagai amanat putusan Mahkamah Konstitusi. “Harus dicermati upaya-upaya yang ingin mengacaukan, bahkan menggagalkan Pilkada ulang,” seru Yance yang juga digadang-gadang menjadi Ketua Kadin Papua ini.

Dengan tegas Yance mengingatkan semua pihak bahwa kita musti hargai hukum pemerintah, adat, dan agama. Ini ibarat 3 tungku. “Karena itu, hal-hal yang sudah diatur pemerintah yang sah harus dihargai dan dilaksanakan sebagai bagian penting dari amar putusan dan kemauan Negara merubah agar pemerintahan bersih dan bermartabat,” tutur Yance lagi.

Mantan Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Papua ini menduga, munculnya banyak tokoh atau anak yang diadatkan hanya untuk memperkeruh suasana saja. “Baiknya dibubarkan saja sebagai bagian dari penghormatan kepada anak adat yang memiliki tatanan jelas sebagai pemegang amanah pemerintah guna terselenggara Pemilu Kepala Daerah yang bermartabat pada 14 Juni 2021 mendatang,” tukasnya.

Beberapa waktu lalu, sejumlah pihak yang mengatasnamakan kepala suku dan tokoh adat di Nabire yang terdiri dari suku pesisir serta perwakilan suku-suku dari wilayah pegunungan, menyatakan menolak kehadiran pejabat Bupati dari luar Nabire. Mereka menandatangani kesepakatan yang rencananya akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri.

Mereka beralasan, sosok Pejabat Bupati harus yang telah mengenal masyarakat Nabire dan memahami kondisi daerah setempat. Hal itu berguna untuk mempermudah koordinasi antar masyarakat dengan pemerintah jelang pemungutan suara ulang (PSU) di Nabire. (RN)