Jakarta, innews.co.id – Reshuffle kabinet bukan lagi isapan jempol, tapi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di sisa pemeritahannya, sekitar 1,5 tahun lagi. “Segera,” demikian kata Presiden Jokowi ketika ditanya.
Namun, berhembus kabar pergantian tidak hanya dilakukan untuk mengisi jabatan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditinggal oleh Zainudin Amali, namun ada beberapa pos menteri juga akan diganti.
Sepenuhnya reshuffle kabinet adalah wewenang Presiden. Tentu Pak Presiden sudah memiliki tolok ukur dan penilaian tersendiri terhadap kinerja ‘para pembantunya’. Saya yakin, Pak Presiden secara periodik telah melakukan penilaian dan asesmen (assessment), baik terkait fakta di lapangan maupun fenomena yang berkembang di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta, Diana Dewi, SE., mengatakan, “Reshuffle dalam sebuah institusi, termasuk pemerintahan adalah hal yg biasa. Ini dimaksudkan untuk memperkuat capaian-capaian visi pemerintah. Karena itu, reshuffle dilakukan tidak hanya sekadar ‘bagi-bagi kue kabinet’, tapi benar-benar mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta track records seseorang”.
Bagi Diana Dewi yang juga owner Toko Daging Nusantara ini, sebenarnya cukup riskan melakukan reshuffle di sisa 1,5 tahun pemerintahan sekarang. Mengingat kalau seseorang diganti, tentu butuh waktu untuk penyesuaian lingkungan kerja dan penyamaan visi. “Namun, kalau itu pun harus dilakukan, maka harus difokuskan pada penguatan hal-hal konkrit yang bermanfaat bagi masyarakat, utamanya dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Contoh, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, juga penguatan sektor usaha, dan stabilitas keamanan,” ujar Founder dan CEO PT Suri Nusantara Jaya Group ini.
Secara khusus dirinya menyayangkan munculnya serangkaian masalah di tubuh Kementerian Keuangan, utamanya terkait pola hidup hedonisme di sebagian pejabat Direktorat Jenderal Pajak. “Disayangkan ya, apalagi sampai menimbulkan gerakan menolak bayak pajak ditengah masyarakat,” ujarnya.
Demikian halnya dengan kasus transaksi janggal mencapai Rp 349 triliun yang menimbulkan polemik. Bagi Diana, hal tersebut tidak bisa digeneralisir. “Banyak juga hal positif lainnya yang juga telah dilakukan Ibu Sri Mulyani, utamanya dalam memperkuat fondasi ekonomi negara, terutama di masa pandemi,” tuturnya.
Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa itu dilakukan oleh oknum di Ditjen Pajak. “Sebagai warga negara yang baik kita tetap punya kewajiban untuk membayar pajak karena pajak masyarakat akan digunakan pemerintah untuk pembangunan. Oknum-oknum yang coba mengakali pajak pasti akan diberi tindakan tegas. Tidak perlu skeptis atau apriori terhadap kewajiban membayar pajak,” seru Diana yang juga Bendahara Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) DKI Jakarta ini.
Dirinya meminta agar masalah yang terjadi di Kemenkeu bisa menjadi koreksi di internal dan membuat sistem terpadu yang benar-benar bisa menutup celah oknum di internal untuk melakukan manipulasi pajak yang ujungnya untuk dikorupsi.
Selain itu, sambung Diana, Presiden Joko Widodo juga sebaiknya turun tangan melakukan pengontrolan, pengawasan, serta monitoring di semua kementerian. Sebab, bukan tidak mungkin transaksi-transaksi janggal juga terjadi di kementerian/lembaga lainnya. Dengan prinsip good governance dan clear government, diharapkan masalah-masalah tersebut tidak terulang lagi. (RN)
Be the first to comment