Jakarta, innews.co.id – Upaya memberantas masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama antara semua stakeholder. Tanpa itu, rasanya sulit berharap banyak pada Satuan Tugas Barang Ilegal yang baru dibentuk oleh Pemerintah Pusat.
“Sudah menjadi rahasia umum, banyak barang-barang impor ilegal membanjiri Indonesia. Banyak barang yang dijual di Indonesia masuk lewat jalur ilegal. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pintu masuk yang memungkinkan barang ilegal masuk. Mulai dari jalur tikus maupun jalur legal, berkongkalikong dengan petugas,” ungkap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Khusus Jakarta, Diana Dewi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jum’at (19/7/2024).
Derasnya masuk barang impor ilegal jelas melemahkan daya saing produk-produk dalam negeri. Karenanya, kehadiran Satgas Barang Ilegal ini tentunya sangat dibutuhkan.
Meski begitu, lanjut CEO PT Suri Nusantara Jaya ini, Satgas juga tidak bisa bekerja sendiri, perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Karena penyelundup tentu juga punya kepentingan, selain memiliki kekuatan finansial. “Ini yang juga patut diwaspadai. Jangan juga Satgas nanti pilih-pilih dalam memberantas impor ilegal. Sepanjang barang yang masuk ilegal harus langsung disikat,” serunya.
Satgas juga, sambungnya, perlu berkoordinasi dengan para stakeholder seperti kepolisian, tentara, bea cukai, kejaksaan, dan lainnya, sehingga penindakan bisa segera dan tuntas dilakukan. Intinya, pemberantasan masuknya barang ilegal merupakan gawean bersama.
Founder Toko Daging Nusantara ini menambahkan, dirinya melihat, pembentukan Satgas ini hanya menghabis-habiskan anggaran negara saja karena hasilnya kebanyakan tidak maksimal. Lebih parahnya lagi, justru orang-orang di Satgas ikut ‘bermain’ dan melegalkan barang-barang ilegal.
“Perlu diperhatikan adanya pengawasan langsung, melekat, dan berkelanjutan terhadap Satgas itu sendiri. Jangan Satgas yang dibentuk untuk meminimalisir masuk barang ilegal, malah ikut berkubang di pusaran itu,” imbuhnya.
Lakukan pemetaan
Diana mengatakan, Satgas perlu melakukan pemetaan terhadap jalur-jalur masuk barang ilegal ke Indonesia, baik melalui darat, udara, maupun laut. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, tentu mayoritas barang ilegal masuk lewat jalur laut. Selama ini sudah ada Polair, Bakamla, Bea Cukai, Angkatan Laut, dan lainnya, namun tetap saja barang ilegal bisa bebas masuk.
Karenanya, dibutuhkan orang-orang yang tegas, tidak kompromi, dan memiliki jiwa nasionalisme tinggi dalam Satgas tersebut, sehingga pengawasan dan penindakan yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya.
“Saya berharap Satgas Barang Ilegal bisa bekerja maksimal dan berdampak pada beragam komoditi lokal Indonesia. Kita apresiasi pembentukan Satgas ini dan kita tunggu saja hasil kerjanya,” pungkas Diana Dewi. (RN)
