Jakarta, innews.co.id – Berkurangnya angka korupsi dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto memiliki dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Pengamat masalah sosial dan kemasyarakatan Dr. Serian Wijatno, saat mengupas setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Baginya, penurunan angka korupsi merupakan salah satu capaian prestisius di era kini. “Langkah berani pemberantasan korupsi bisa menjadi strategi meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Karena dengan pemberantasan korupsi, maka kepercayaan investor semakin tinggi dan uang yang dikorupsi dapat diambil untuk pembangunan,” ujarnya.
Hal tersebut juga diyakini akan mampu memperkuat pondasi ekonomi. Selain itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo dengan dukungan Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya merupakan investasi jangka panjang yang mengembalikan hak-hak rakyat dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Kita tahu selama bertahun-tahun, praktik korupsi telah menyebabkan kebocoran besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik,” jelasnya.
Ketika dana-dana ini berhasil diselamatkan atau dikembalikan melalui upaya penegakan hukum, maka pemerintah dapat mengalokasikan kembali ke sektor-sektor vital seperti peningkatan anggaran untuk pendidikan, infrastruktur dasar yakni pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, yang secara langsung mempermudah distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan pendapatan petani dan pedagang kecil.
Dia menilai, setiap rupiah yang diselamatkan dari korupsi adalah potensi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di segala bidang. Korupsi, tambahnya, tidak hanya mencuri uang, tetapi juga merusak sistem dan integritas layanan publik.
Lebih jauh Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) ini mengaku optimis birokrasi menjadi lebih efisien dan transparan.
Dikatakannya, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan karena pungli atau melalui prosedur yang rumit untuk mendapatkan hak-hak mereka. Peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga memastikan bahwa kualitas fasilitas kesehatan dan sekolah menjadi lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ketua Dewan Pakar Forum Masyarakat Indonesia Emas ini optimis kepemimpinan Prabowo-Gibran mampu mewujudkan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, melalui Asta Cita.
Serian juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung yang berhasil mengembalikan uang korupsi hingga belasan triliun rupiah.
Diketahui, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya sejumlah Rp13.255.244.538.149 di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, yang dihadiri olej Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. (RN)
