Jakarta, innews.co.id – Kongres Luar Biasa (KLB) yang rencananya akan diadakan oleh 25 Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau disebut juga P25, sekitar Oktober 2023 ini, ternyata banyak lemahnya. Salah satu yang kontras adalah masa jabatan Pengurus Pusat dan Pengwil sudah habis. Jadi, yang paling tepat diadakan adalah kongres, bukan KLB.
Penegasan ini disampaikan notaris senior Pieter Everhardus Latumeten, menyikapi rencana P25 menggelar KLB, melalui pesan elektroniknya kepada innews, Rabu (6/9/2023) malam. “Tapi kalau mau mengusulkan KLB pun, itu hak mereka,” kata Pieter.
Disinggung soal tidak diakuinya Kongres XXIV oleh P25, Pieter berpendapat beda. “PP INI sudah menjalankan sesuai arahan Dirjen AHU Kemenkumham, terkait internet voting (i-vote) nasional. Juga memasukkan pengwil dalam tim, begitu juga melaksanakan kongres selambatnya akhir Agustus 2023. Soal tidak masuknya P25 dalam kepanitiaan sesuai komposisi yang diusulkan Dirjen AHU, itu karena mereka memang tidak memasukkan nama-nama. Sementara pengwil yang lainnya diakomodir,” terangnya.
Dijelaskan, kongres tersebut juga melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dengan penyelenggara 4 perusahaan swasta penyelenggara sertifikat elektronik (PSE), dan BSSN. “Pemilihan berlangsung transparan dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Juga dengan menghadirkan saksi-saksi dari 3 calon ketua umum (Caketum) dan Dewan Kehormatan Pusat yang ikut memantau,” bebernya.
Terkait surat Dirjen AHU tertanggal 18 Agustus 2023, bagi Pieter, itu hanya masukkan untuk panitia saja. Justru i-vote tidak ada pengaruhnya kepada kepanitiaan. Sebab, Kemenkominfo dan BSSN sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan.
Soal ketidakhadiran pihak Kemenkumham pada Pembukaan Kongres XXIV INI, Pieter menjelaskan bahwa Menkumham dan Menkolpulhukam diundang, tapi sedang ada di Belanda. “Panitia Kongres dan PP INI pasti mengundang menteri. Tapi hadir juga dari perwakilan Kemenkominfo. Bahkan sebelum pelantikan hadir juga wakil dari Sekretariat Negara,” imbuhnya.
Saat disinggung soal statement Menkumham Yasonna Laoly saat RDP dengan Komisi III DPR RI, yang menyebut INI dengan kata ‘bandel’, menurut Pieter, itu hanya pernyataan spontan. “Laporan rinci hasil Kongres di Tangerang kan belum disampaikan. Dalam waktu dekat akan diberikan. Setuju atau tidak, tunggu laporan dari hasil kongres sebagai bahan pertimbangan,” tukasnya.
Pieter menyarankan agar semua pihak, baik yang pro kongres maupun kontra bisa duduk bersama mencari solusi terbaik. “(Jabatan) ketua umum tidak segala-galanya, hanya 3 tahun saja. Kalau perlu akomodir (pihak yang menolak) dalam kepengurusan,” sarannya. (RN)
Be the first to comment