Jakarta, innews.co.id – Pelantikan anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Papua sudah dilaksanakan. Sayangnya, proses perekrutan anggota DPRD Pengangkatan belum dilakukan. Ini menjadi kerugian masyarakat adat orang asli Papua (OAP).
“Sesuai dengan revisi Undang-undang Otsus hasil perubahan kedua Nomor 2 Tahun 2021, representasi politik di Papua dalam kelembagaan DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota selain ada perwakilan dari parpol juga ada masyarakat adat OAP,” kata Agustinus R. Kambuaya, SIP., SH., Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Barat Daya, dalam keterangan persnya, yang diterima innews, Kamis (10/10/2024).
Jadi, komposisi kelembagaan DPR di Papua terdiri dari jalur Pemilihan dan Pengangkatan. “Sejumlah provinsi di Tanah Papua sudah melakukan Tahapan Pelantikan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota masa bakti 2024-2029, namun belum dari Pengangkatan,” ujarnya.
Untuk itu, Agustinus meminta agar Pemerintah Pusat bisa mendorong percepatan proses rekrutmen DPR Pengangkatan secepat mungkin.
“Proses rekrutmen yang lambat akan merugikan masyarakat adat OAP. Rakyat Papua tentu berharap perwakilan mereka dapat bekerja untuk memastikan implementasi Otsus No. 2 Tahun 2021, PP 106, dan PP 107. Bahkan, Rencana Induk Pembangunan Papua Perpres 121, dan Perpres 24 di seantero Papua,” serunya.
Menurutnya, dengan agenda otsus yang banyak tentu membutuhkan sinergi DPR jalur Pengangkatan dan Pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, anggaran otsus, dana bagi hasil migas, dan Rencana Induk dan Rencana Strategis Nasional yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat adat dan OAP.
Agustinus menyerukan agar semua pihak yang menjadi bagian dari Panitia Perekrutan DPR Otsus harus mendorong pelantikan secepat mungkin.
“Jangan sampai pembangunan daerah di Papua stagnan hanya karena keterlambatan hadirnya DPR jalur Pengangkatan. Semuanya untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lancar,” tegasnya. (RN)
