Pengamat Militer Minta DPR dan Pemerintah Lebih Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI

Jakarta, innews.co.id – Salah satu visi Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam fit and proper test di DPR RI adalah menaikkan uang lauk pauk (ULP) prajurit TNI. Selama ini, kebutuhan tersebut dirasa jomplang dengan apa yang diterima personil Polri.

Seperti diketahui, ULP prajurit TNI selama ini sebesar Rp 88.000, sementara Polri mencapai Rp 200.000 – 300.000. Ketimpangan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi yang merespon cepat dengan meminta Kementerian Keuangan untuk menghitung kebutuhan anggarannya.

Selaras dengan hal tersebut, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga akan memperjuangkan hal serupa. “Tentu penting untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit TNI. Karena ini tentu akan bisa memaksimalkan tugas-tugasnya dalam mengawal negara ini,” ujar Maruli, di Jakarta, hari ini.

Secara khusus, pengamat militer, Dr. John Palinggi juga menyerukan hal yang sama. “Sudah saatnya Pemerintah dan DPR membahas terkait peningkatan kesejahteraan para personil TNI, sesuai dengan amanat UU No. 34 Tahun 2004,” kata John Palinggi, dalam perbincangan di kantornya, minggu lalu.

John menguraikan, dalam UU 34/2004 disebutkan bahwa TNI tidak boleh berbisnis dan berpolitik, TNI harus profesional. Karena itu, mereka juga berhak mendapat kesejahteraan dan gaji yang pantas.

“Bila hal tersebut tidak diperhatikan, maka telah menciderai aspek dalam memperhatikan kesejahteraan dan gaji personil TNI,” tukas John yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (AMI) ini.

Dengan lugas, John mengatakan, kalau gajinya tidak pantas, sementara mereka (prajurit TNI) dikirim kemana-mana, lalu anak istrinya bagaimana?

“Saya minta anggaran untuk TNI dapat menjadi perhatian dari Pemerintah dan DPR. Semoga bisa segera dibahas oleh Pemerintah bersama DPR,” serunya.

John meyakini, dengan meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI, maka dalam menjalankan tugas, tentu akan lebih maksimal lagi. “Tugas-tugas TNI itu berat sekali, karenanya dengan mencukupi kebutuhan mereka, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban bisa dijalankan dengan lebih baik lagi karena keluarga yang ditinggal tercukupi kebutuhannya,” pungkasnya. (RN)