Soal WFH, Ketum KADIN DKI Minta Pemerintah Tidak Menggeneralisir Sektor Usaha

Jakarta, innews.co.id – Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta mendorong Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pemberlakuan work from home (WFH), khususnya bagi para pekerja. Metode ini, menurut pemerintah, diyakini dapat mengurangi tingkat polusi yang sudah melampaui ambang batas tersebut.

Data Air Quality Index (AQI) menyebutkan, kualitas udara di Jakarta, berada di angka 156 dan masuk kategori tidak sehat.

Penyumbang terbesar dari penyebab buruknya udaranya di Jakarta adalah dari asap kendaraan bermotor. Dari data diketahui, per 2022 lalu di Jakarta ada 24,5 juta kendaraan bermotor, di mana 19,2 juta lebih itu sepeda motor.

Efektifkan diterapkan kembali WFH, seperti di masa pandemi Covid-19 lalu?

“Tentu ada pengaruhnya, apalagi dengan sistem 50:50. Sebab, artinya hanya 50 persen pegawai yang beraktifitas di luar rumah (di kantor), sisanya di rumah. Namun, harus dipahami bahwa bila itu diberlakukan, maka memiliki dampak perekonomian yang besar, bahkan bisnis bisa terganggu,” kata Diana Dewi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Dia mengatakan, polusi udara sejati tidak terlalu berpengaruh langsung pada kegiatan bisnis, tapi berdampak langsung kepada kesehatan manusia sebagai pelaku bisnis. “Dengan kualitas udara yang tidak sehat, tentu seseorang rentan terkena penyakit. Ini yang mungkin bisa berdampak pada menurunnya kualitas pekerjaan,” jelasnya.

Diana menambahkan, harus dipahami kalau saat ini sejumlah pengusaha lintas sektor tengah berupaya bangkit pasca pandemi Covid-19. “Banyak pengusaha tengah menata ulang bisnisnya. Apakah hal ini harus kembali diredam dengan penerapan WFH? Sementara tentu efektifitas kerja terjadi bila seseorang ada di kantor, bukan di rumah,” terangnya.

Cari solusi lain

Diana mendorong pemerintah mencari solusi lain untuk mengurangi tingkat polusi di Jakarta.

“Menurut saya, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor yang harus dimassifkan. Salah satunya dengan penerapan genap-ganjil yang diperluas, tidak hanya untuk kendaraan roda empat, tapi juga roda dua. Juga melakukan uji emisi secara kontinu kepada setiap pengguna kendaraan bermotor,” usul Diana yang juga Founder dan CEO PT Suri Nusantara Jaya Group ini.

Selain itu, sambung owner Toko Daging Nusantara ini, pemerintah harus lebih gencar lagi mensosialisasikan penggunaan moda transportasi publik kepada masyarakat. Demikian juga melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap industri-industri yang menggunakan cerobong asap.

Diana beranggapan, kalaupun tetap ingin menerapkan WFH, maka baiknya diberlakukan mulai dari aparatur sipil negara (ASN) dan anak sekolah, baru ke dunia bisnis (kalangan swasta). “Bila WFH langsung diberlakukan kepada dunia usaha lintas sektor, ini tentu bisa memberatkan karena diyakini produktivitas akan menurun yang tentu ajan berdampak pada perputaran perekonomian,” tukasnya.

Diana berharap, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI bisa benar-benar bijaksana memutuskan hal ini. Jangan justru akan membebani dunia usaha yang saat ini tengah berjuang untuk bangkit setelah terpuruk di masa pandemi. (RN)