Jakarta, innews.co.id – Posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), menjadi sorotan banyak pihak.
Tidak seperti biasanya, Wapres yang harusnya duduk bersama Presiden, karena keduanya merupakan dwi tunggal pemimpin negara, ketika itu justru disejajarkan dengan para menteri koordinator, yang menjadi bawahannya.
Sontak hal tersebut menimbulkan pertanyaan, siapa pihak yang men-setting posisi duduk Wapres demikian?
“Presiden dan Wapres adalah pasangan dari sejak awal Pemilihan Umum. Agak janggal melihat kalau keduanya dipisahkan duduknya,” kata Ketua Umum Barisan Gibran Nusantara (BGN) Hari Supriyanto, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Keduanya, lanjut Hari, ibarat pilot dan co-pilot. Mungkinkah pilot dan co-pilot duduknya terpisah saat menerbangkan pesawat? Apa jadinya bila pilot dan co-pilot terpisah duduknya?
Dia mempertanyakan, siapa yang mensetting posisi duduk Wapres sehingga tidak berdampingan dengan Presiden. “Saya yakin, Presiden Prabowo tidak mungkin berlaku demikian? Ini pasti ada oknum yang sengaja men-setting posisi duduk Wapres demikian, seolah mencitrakan hubungan Presiden dengan Wapres tidak sedang baik-baik saja,” tambahnya.
Ditegaskan, keduanya (Presiden-Wapres) adalah simbol negara yang tidak boleh dipisahkan. “Saat Pilpres keduanya dipilih sebagai pasangan calon oleh rakyat. Lantas, kenapa saat rapat kabinet mereka harus dipisahkan. “Ada skenario apa dibalik itu? Ini citra buruk bagi pemerintahan kita dan bisa menjadi sorotan dunia juga seolah ada ketidakakuran antara Presiden dan Wapres,” tambahnya.
Hari meminta, pihak Sekretariat Negara atau Sekretaris Kabinet bisa menjelaskan hal tersebut. “Agenda sidang paripurna kabinet begitu bagus. Sayangnya, ‘dinodai’ dengan ulah oknum tertentu yang dengan sengaja mengatur posisi duduk Wapres demikian,” tukasnya.
BGN meminta Presiden Prabowo menegur oknum yang dengan sengaja men-setting posisi duduk Wapres seperti itu. “Kami yakin Presiden Prabowo memahami betul etika ketatanegaraan, termasuk bagaimana dirinya harus selalu berdampingan dengan Wapres. Jangan ada oknum atau kelompok tertentu yang seolah-olah menginginkan keduanya tidak sejalan. Biarkan dwi tunggal tersebut bisa menyelesaikan tugasnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (RN)
