Jakarta, innews.co.id – Seknas Indonesia Maju (IM) mendukung sikap politik eksponen 98 Resolution Network untuk secara konsisten mengawal program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami mendukung penuh dan siap mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran serta implementasi program Asta Cita,” kata Ketua Umum Seknas IM Monisyah, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dirinya juga mengapresiasi pertemuan para aktifis 98, di bilangan SCBD, Jakarta, dalam rangka melakukan refleksi dan introspeksi terkait perjalanan reformasi hingga saat ini.
“Tentu sangat penting kita melakukan refleksi sebagai upaya memparipurnakan reformasi melalui gerakan politik yang sehat demi terwujudnya demokratisasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Bagi Seknas IM, adalah penting secara konsisten mengawal demokratisasi politik di segala bidang.
“Apa yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini merupakan amanah reformasi. Karenanya, harus didukung,” serunya.
Hal tersebut nampak dari upaya konkrit Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Mulai dari kasus CPO yang melibatkan Wilmar Group, dengan hasil sitaan Rp 13,25 triliun, denda pelanggaran hutan senilai Rp 11,42 triliun, makelar kasus di Mahkamah Agung dengan tersangka Zarof Ricar senilai Rp 920 miliar dan emas sebanyak 51 kilogram, maupun kasus korupsi minyak yang menyeret Riza Chalid.
“Presiden Prabowo sudah menyatakan, uang sitaan hasil kejahatan korupsi tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Mulai dari membangun sekolah rakyat dan kampung nelayan, koperasi merah putih, dan lainnya,” jelasnya.
Monisyah menilai, pendekatan pemberantasan korupsi yang dipakai Prabowo lebih menekankan pada praktik inefisiensi. Yang mana saat ini perlu efisiensi anggaran dengan mencegah dan menindak sumber kebocoran dari hulu.
“Pendekatan progresif pemberantasan korupsi tersebut menyasar korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi,” tambahnya.
Ketum Seknas IM mengajak semua pihak untuk terus mengawal program-program Presiden sehingga bisa tepat sasaran. “Berikan masukan secara baik dan santun untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah. Jangan melalui cara-cara yang barbar dengan menjelek-jelekkan di media sosial,” imbuhnya mengingatkan. (RN)
