Jakarta, innews.co.id – Plea bargain (pengakuan bersalah) menjadi salah satu model penyelesaian perkara secara lebih cepat. Namun di sisi lain, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi para advokat.
“Model plea bargain baru diterapkan di Indonesia yang selama ini menganut sistem asas praduga tak bersalah,” kata praktisi hukum senior Alam Prawiranegara, di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam Rakernas IKADIN 2026, Prof Otto Hasibuan menyatakan, plea bargain merupakan upaya hukum yang ditempuh agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat.
“Di satu sisi ini agar berseberangan dengan asas praduga tak bersalah seperti yang selama ini diberlakukan di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut merupakan sebuah terobosan hukum untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara,” jelasnya.
Dipahami, plea bargain adalah mekanisme hukum di mana seorang terdakwa secara sukarela mengakui kesalahannya atas suatu tindak pidana sebagai imbalan berupa percepatan proses sidang serta keringanan hukuman dari penuntut umum.
Hal tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 16 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan plea bargain sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman.
Pada Pasal 78 diatur ketentuan dasar dan syarat plea bargain pada tahap penuntutan (diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri) yakni:
- Baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp500 juta).
- Pemulihan keadaan, termasuk kesediaan membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban.
- Wajib didampingi oleh Advokat dan dituangkan secara resmi dalam berita acara serta perjanjian tertulis
Sementara Pasal 205 UU 20/2025 mengatur penerapan pengakuan bersalah pada tahap persidangan yang ditentukan oleh Majelis Hakim. Dan, Pasal 234 mengatur mekanisme pengakuan bersalah untuk ancaman pidana menengah (di atas 5 tahun sampai dengan 7 tahun) atas usul penuntut umum.
Pendiri Indonesia Feminist Lawyers Club (ILFC) ini menambahkan, dirinya sependapat dengan Prof Otto bahwa dengan penerapan mekanisme plea bargain, maka akan lebih banyak perkara bisa diselesaikan secara cepat.
Dirinya juga setuju bila organisasi advokat bisa menginventarisir berbagai kelemahan dalam penerapan UU KUHAP yang baru.
Bukan perkara mudah
Di sisi lain, penerapan plea bargain menjadi tantangan tersendiri bagi para advokat, seperti dikatakan Prof Firmanto Laksana dalam Seminar Nasional di acara Rakernas Ikadin 2026.
“Karena baru diterapkan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi para advokat. Bagaimana kita harus meyakinkan klien agar bersedia mengaku bersalah,” ucap Prof Firmanto.
Menanggapi hal tersebut, Alam Prawiranegara juga sependapat. “Bagi advokat, tentu ini bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk mengutarakan ke klien sebagai bagian dari penyelesaian hukum yang cepat,” imbuh sosok yang juga dikenal sebagai aktivis ini.
Sambung Alam, tantangan terbesarnya kalau advokat menyarankan klien menerima bahwa dia bersalah, belum tentu klien mau menggunakan jasa advokat tersebut.
Ditambahkannya, advokat perlu meyakinkan klien untuk memberikan pengakuan bersalah dengan cara memaparkan analisis risiko hukum secara objektif berdasarkan kekuatan alat bukti yang dimiliki penegak hukum.
“Pendekatan ini tidak dilakukan untuk memaksa klien, melainkan agar klien dapat mengambil keputusan yang paling menguntungkan dan meminimalkan dampak hukum bagi dirinya sendiri,” tukasnya.
Dirinya juga mengingatkan agar plea bargain dilakukan tanpa adanya paksaan atau ancaman. “Jangan sampai hal ini terjadi. Karena persoalan seperti ini bukan hal yang baru, bahkan kerap terjadi,” serunya. (RN)

















































