Jakarta, innews.co.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, secara resmi telah diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto bersama pimpinan MPR dan DPR, di Istana Negara, Jakarta, hari ini.
Menelisik sejarah, Wapres RI pertama Bung Hatta juga mengundurkan diri. Ketika itu, Soekarno memutuskan bekerja sendiri dan tidak memilih pendampingnya. Apa Presiden Prabowo juga akan berlaku demikian?
“Saya menghormati keputusan Gibran sebagai bagian dari hak konstitusinya,” kata aktifis senior Nur Setia Alam Prawiranegara, SH., M.Kn., di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Alam Prawiranegara menyarankan agar Gibran mengambil hikmah dari pengunduran dirinya tersebut serta kedepan lebih mempersiapkan diri jika memang bercita-cita menjadi pemimpin bangsa.
Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3 memberi MPR waktu paling lama 60 hari sejak kekosongan untuk bersidang dan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Disebutkan juga, selama masa transisi, Presiden tetap menjalankan pemerintahan sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Kasus Gibran
Bicara soal kasus Gibran yang viral, praktisi hukum senior ini dengan tegas mengatakan, tidak hanya Gibran yang harus bertanggung jawab, melainkan berbagai pihak yang terlibat.
“Seorang cawapres berkewajiban menyerahkan dokumen persyaratan, partai politik pengusul berperan dalam pengajuan pasangan calon, dan instansi penerbit surat penyetaraan bertanggung jawab atas keputusan yang diterbitkannya,” terangnya.
Dijelaskan, Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 235 ayat (1) UU Pemilu menugaskan KPU untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen serta menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat. KPU menetapkan pasangan calon peserta Pemilu 2024 melalui Keputusan Nomor 1632 Tahun 2023.
“Berdasarkan rangkaian kewenangan ini perlu ditelaah agar tanggung jawab setiap pihak bisa dinilai berdasarkan tugas dan tindakannya pada saat pencalonan,” tukas pendiri Indonesia Feminist Lawyers Club (IFLC) ini.
Diketahui, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan dan memerintahkan pencabutannya. Sementara dalam pertimbangan putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai dokumen kelulusan yang menjadi dasar penyetaraan. Mahkamah juga menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
“Kedua putusan itu memberi dasar untuk menelaah bagaimana surat keterangan diterbitkan, dokumen apa yang diperiksa, dan bagaimana hasil verifikasi digunakan dalam penetapan pasangan calon,” imbuh Pengurus DPN Peradi ini.
Dia menambahkan, bisa saja Gibran membuktikan bahwa memang proses di luar negeri berbeda serta menjelaskan bagaimana pola pembelajaran di Indonesia maupun di luar negeri.
Verifikasi ketat
Mengenai siapa cawapres yang akan diusulkan, tentu masih menunggu sikap Presiden Prabowo.
Alam menekankan perlunya dilakukan verifikasi ketat terhadap calon wakil presiden.
Dalam teori legalitas yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, filsuf hukum Amerika Serikat, yang tertulis dalam karyanya, The Morality of Law (1964) dikatakan bahwa tindakan lembaga harus selaras dengan aturan yang diumumkan kepada publik.
“Sejalan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan nilai keadilan Pancasila, lembaga yang berwenang perlu menjelaskan dasar keputusannya dan menerapkan syarat secara setara,” sambungnya.
Dengan luas Alam menekankan bahwa siapapun cawapres yang akan diajukan nanti, perlu diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen dari calon yang diajukan.
“Hasil pemeriksaan juga harus dibuka ke publik dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Lembaga pemeriksa harus menjelaskan kepada publik bagaimana mekanisme pemeriksaan itu dilakukan, agar negara ini tidak terus dipenuhi polemik,” usul Alam.
Baginya, sudah saatnya disudahi polemik-polemik yang hanya melahirkan kebingungan saja di masyarakat. “Setiap elit politik memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanah, termasuk jujur kepada publik,” pungkasnya. (RN)
