Jakarta, innews.co.id – Upah Minimun Provinsi DKI Jakarta 2027 secara resmi telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebesar Rp6.136.941. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP DKI Jakarta 2027.
Ini dirasa cukup menjadi beban bagi para pengusaha mengingat kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Melihat kondisi perekonomian saat ini, tentu saja nilai segitu cukup memberatkan para pengusaha,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dijelaskan, dalam rapat Dewan Pengupahan ada tiga usulan besaran UMP DKI Jakarta 2027, baik dari pemerintah, pengusaha, maupun buruh.
Pemerintah mengusulkan nilai Alfa 0.775, jadi sebesar Rp6.136.941. Sementara unsur serikat buruh mengusulkan nilai Alfa 1.0, jadi sebesar. Rp6.210.040. Dan, unsur pengusaha mengusulkan nilai Alfa 0,5, sehingga nilai yang diusulkan sebesar Rp6.047.598.
“Pemerintah telah memutuskan memakai usulan pemerintah dan sudah diumumkan,” lanjut Diana Dewi.
Dijelaskan, pertimbangan pengusaha tentu melihat kondisi perekonomian yang saat ini belum stabil, bahkan cenderung terjadi penurunan daya beli masyarakat.
Hal tersebut tentu akan berdampak pada pendapatan perusahaan. Demikian juga kenaikan biaya produksi dan operasional. Meski begitu, para pengusaha tetap mempertimbangkan perlunya ada kenaikan terhadap upah pekerja.
“Dari usulan pengusaha sebesar Rp6.047.598, telah terdapat kenaikan sebesar Rp318.722 atau 5,45% dibanding tahun 2026 lalu yakni, Rp5.729.876. Meski itupun berat, namun dirasa masih cukup rasional,” tambahnya.
Meski kenaikan UMP 2027 dirasa berat, lanjut Diana Dewi, namun pengusaha tentu harus taat terhadap regulasi yang ada. “Kita harus tetap taat dengan regulasi yang ada,” tukasnya.
Diana Dewi menegaskan, perihal kenaikam UMP DKI Jakarta 2027, tentu semua kembali pada kemampuan finansial masing-masing perusahaan. “Tentu tidak bisa disamaratakan. Ada yang mampu, ada juga yang tidak,” tukasnya.
Dirinya berharap, melihat kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja, maka jika ada (perusahaan) yang tidak mampu jangan diberi sanksi.
“Kadin DKI Jakarta berharap tidak ada sanksi bagi perusahaan yang mungkin belum dapat memenuhi kewajibannya, kiranya tidak ada pengenaan sanksi. Karena tentu hal tersebut akan lebih menyulitkan para pengusaha,” serunya.
Secara khusus dirinya berharap agar para pekerja bisa memahami kondisi masing-masing perusahaan dan tidak memaksakan diri.
“Sebagai mitra dalam membangun perekonomian bangsa, tentu kita akan bersama-sama melihat dan memahami kondisi yang ada. Pastinya, pengusaha juga tidak akan menutup mata dengan peningkatan kesejahteraan pekerjanya,” tukasnya. (RN)
























































