Jakarta, innews.co.id – Kasus dugaan penipuan dan pencucian uang terkait perjanjian pengalihan piutang (cessie) senilai Rp54 miliar dari PT Bintang Alam Rejeki (BAR) kepada PT Long Coal Indonesia (LCI), memasuki babak baru dengan ditangkapnya An Bong Soo (ABS)–warga Korea Selatan Presiden Direktur PT LCI oleh Polda Kalimantan Timur dan telah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan.
ABS disangkakan telah melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 492 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 607 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Presiden Direktur PT Kedap Sayaaq (KS), Kang Yong Hyun mengapresiasi langkah penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim tersebut.
“Penahanan ABS menunjukkan bahwa persoalan di sekitar kelompok usaha ini bukan sekadar sengketa perdata,” kata Kang Yong, dalam keterangannya, Kamis, (19/11/2026).
Dirinya yakin polisi telah mengantongi bukti-bukti kuat atas laporan yang dilayangkan, sehingga kasus dugaan penipuan dan pencucian uang ini diharapkan bisa segera disidangkan.
“Polisi juga telah mengantongi bukti-bukti penting. Kami yakin penyidikan perkara-perkara KS akan bergerak lebih cepat,” cetusnya.
Lebih jauh Kang Yong menilai bahwa sejumlah pihak masih terus berupaya menguasai KS melalui berbagai cara, termasuk permohonan pailit.
“Kami meminta seluruh instansi pemerintah dan lembaga peradilan mempertimbangkan proses pidana yang sedang berjalan sebelum mengambil keputusan,” serunya.
Diingatkan, pengambilan keputusan sebelum rampungnya penyidikan kasus dugaan penipuan dan pencucian uang ini sangat berbahaya.
“Dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi perusahaan, karyawan, dan negara,” tandasnya.
KS juga mendukung Komisi Yudisial (KY) Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk melakukan pengawasan terhadap perkara yang dituduhkan kepada Kang Yong.
“Kami percaya majelis hakim akan memutus secara independen berdasarkan hukum dan fakta,” tukasnya.
Pinjaman ilegal
In-house legal KS, Prayogha Rizky Laminullah menerangkan, kasus ini bermula dari pinjaman ilegal sejumlah US$1,5 juta dengan bunga US$92 ribu per bulan, setara dengan 73 persen per tahun dari PT HJS Indo Invest pada 2018, yang dilakukan oknum di KS.
Saat itu, ABS yang berstatus sebagai pejabat di KS diduga mengatur pinjaman tersebut bersama Bae Do Woon dengan tujuan menguasai perusahaan.
Pinjaman dengan suku bunga mencekik tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham KS. Perjanjian tersebut diteken Shin Sung Min, salah satu direktur KS.
“Dalam anggaran dasar perusahaan, perlu persetujuan komisaris untuk direksi mengambil pinjaman. Kecuali dia direktur utama, jelas-jelas dia bukan direktur utama,” ujar Rizky.
Karena tak sanggup membayar, diajukan permohonan pailit terhadap KS. Ditunjuk Agung Dwijo Sujono dan Shalahudin Serbabagus sebagai kurator. Shalahudin kemudian diberhentikan sehingga kendali KS di bawah Agung. Dia menunjuk LCI sebagai operator tambang. Padahal, perusahaan itu baru tiga bulan berdiri dan masih satu grup dengan HJS.
KS adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kutai Barat dengan aset Rp200 miliar. Kemudian dijual oleh kurator kepada LCI senilai Rp16 miliar.
“Kita tidak tahu ada perjanjian apa antara kurator dengan pihak-pihak itu. Tapi kepolisian menemukan bukti adanya dugaan pencucian uang,” ungkap Rizky.
Selain itu, kurator juga diduga memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil kartu ATM KS dan memberikannya kepada Rendy Adithia Putra, in-house legal HJS. Dalam periode tertentu, mereka mengambil uang senilai Rp3,8 miliar. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Perusahaan mempolisikan kurator dan beberapa pihak. Ada sejumlah laporan polisi terkait beberapa kasus, baik ke Polda Kaltim dan Bareskrim Polri,” urainya.
RUPSLB ilegal
Selanjutnya, Shin Sung Min mengklaim sebagai Presdir KS, berdasarkan keputusan RUPSLB 2025, yang diselenggarakan pihak kurator. RUPSLB juga mengganti semua jajaran direksi. Namun Keputusan RUPSLB ini tidak tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum).
“Setelah diadakan RUPSLB, mengganti direksi itu enggak berhasil dilakukan karena Polda Kaltim sudah memblokir sistem Kementerian Hukum itu,” sergahnya.
Bahkan, Kemenkum sudah dua kali memberikan klarifikasi tertulis bahwa Direksi KS yang tercatat dan sah mewakili KS adalah Kang Yong Hyun (Direktur Utama) dan Park Moo Sung (Direktur). Itu juga diakui Notaris yang membuat Akta RUPSLB 2025. Hingga kini, KS AHU masih diblokir karena adanya proses penyelidikan kepolisian.
Dijelaskan, BAR sebagai salah satu kreditur KS, kemudian mengalihkan piutangnya sejumlah Rp54 miliar kepada LCI pada 2021. LCI sepakat membeli hak tagih tersebut senilai Rp30 miliar dengan pembayaran bertahap selama 24 bulan. BAR mengaku bahwa pihaknya hanya menerima Rp6 miliar karena LCI tidak menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati.
“Hak tagihnya sudah berpindah tangan, tetapi pembayarannya hanya Rp6 miliar dari Rp30 miliar. Akibatnya, klien kami sangat dirugikan,” kata Muhammad Yasir, kuasa hukum BAR dalam keterangan tertulis.
Menurut Rizky, KS dinyatakan pailit pada 2020 dan sudah tidak mempunyai aset. Agung kemudian mencabut kepailitan KS dengan membuat perjanjian dengan beberapa pihak, di antaranya direksi HJS. Intinya, pemegang saham dan komisaris KS, Park Joung In, diminta untuk menanggung seluruh utang KS. (RN)






















































