Jakarta, innews.co.id – Penangkapan Jenderal LSP dkk, mestinya jadi pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum (APH) kita, khususnya polisi.
Penegasan tersebut disampaikan praktisi hukum senior Dr. Miko Kamal, SH., LL.M., dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Dengan tegas, Miko mengatakan, paska ditahannya Jenderal LSP dkk, jika masih juga ada polisi nakal, dapat dipastikan yang bersangkutan sedang terganggu jiwanya.
“Kami mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi APH agar cita-cita mewujudkan negara Indonesia yang maju dan berkeadilan terwujud,” ujar advokat kawakan ini.
Dengan tegas dia berujar bahwa siapa saja bisa diproses secara hukum, tidak terkecuali orang berpangkat sangat tinggi dan pejabat yang pernah sangat powerful. “Tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Kalau mau hukum jadi panglima, siapa yang bersalah ya harus dihukum,” tukasnya.
Dirinya melihat Presiden Prabowo melalui Kapolri Suyudi Ario Seto serius membenahi kepolisian. “Jangan beri ruang bagi polisi nakal. Tindak dan proses hukum,” tukas Wakil Rektor III Universitas Islam Sumatera Barat ini.
Tak hanya itu, dirinya dengan lantang menyerukan agar masyarakat biasa dan penegak hukum lainnya, terutama advokat tidak perlu takut melaporkan polisi nakal kepada instansi yang berwenang. “Kalau menemukan polisi yang nakal, seperti memeras atau coba mengintimidasi, laporkan saja,” seru Ketua DPC Peradi Padang ini.
Ditambahkannya, sekarang saatnya masyarakat dan APH lain seperti advokat untuk meninggalkan praktik-praktik buruk ketika berhadapan dengan polisi. Misal berusaha menyuap, dan sebagainya.
“Sekarang zaman keterbukaan, kalau ada ketemu yang nakal-nakal, laporkan dan viralkan. Kita mau penegakan hukum di Indonesia berjalan baik, apalagi dengan adanya KUHP dan KUHAP yang baru. Saya berharap Kapolri konsisten menindak oknum polisi yang berbuat nakal,” tukasnya. (RN)






















































