Jakarta, innews.co.id – Selama 26 tahun, sejak keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000, yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, hingga kini agama Khonghucu belum juga memiliki Direktorat Jenderal tersendiri.
Mereka hanya dinaungi oleh Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu (Pusbimdik Khonghucu) yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Karenanya, sudah saatnya agama Khonghucu memiliki Ditjen tersendiri.
Hal tersebut disuarakan oleh Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Xs. Budi S. Tanuwibowo, pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XX MATAKIN, di Hariston Hotel & Suites, Jakarta Utara, 20 November 2026.
Menurutnya, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Khonghucu di lingkungan Kementerian Agama, sangatlah penting.
“Itu menjadi harapan umat Khonghucu sejak lama,” ujarnya.
Aspirasi tersebut, lanjutnya, telah diperjuangkan sejak lama dan menjadi salah satu harapan besar yang terus disuarakan dalam perjalanan MATAKIN.
Bahkan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menaruh perhatian besar terhadap pembentukan Ditjen Khonghucu.
Dirinya berharap di era Presiden Prabowo Subianto dan dukungan Menteri Agama, aspirasi pembentukan Ditjen Bimas Khonghucu dapat memperoleh perhatian serius sehingga penguatan pelayanan keagamaan bagi umat Khonghucu dapat semakin optimal.
“Dengan kepemimpinan yang baru dari Presiden Prabowo Subianto dan doa yang sangat manjur dari Menteri Agama, mudah-mudahan keinginan itu bisa terwujud,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya akan mengkaji terkait pembentukan Ditjen Khonghucu.
Terdapat sejumlah agenda pada Munas XX ini yakni, laporan pertanggung jawaba Dewan Rohaniwan dan kepengurusan MATAKIN periode sebelumnya; menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi; memilih lima orang anggota Dewan, termasuk satu orang yang merangkap sebagai Ketua Umum; dan menyusun program kerja serta menetapkan berbagai keputusan strategis untuk kepentingan organisasi dan umat Khonghucu.
Pemerataan pembangunan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir dalam Munas ini menyampaikan pesan persaudaraan dan pemerataan pembangunan. Menko AHY mengapresiasi peran MATAKIN dalam merawat toleransi dan kerukunan.
Menko AHY juga menyoroti dampak konflik geopolitik, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. la mencontohkan bagaimana konflik dapat memengaruhi harga energi, sementara otomatisasi dan kecerdasan buatan menuntut generasi muda untuk menguasai keterampilan baru.
Di dalam negeri, Menko AHY menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur agar warga lebih mudah menjangkau sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. la mencontohkan Papua Pegunungan, tempat keterbatasan akses darat membuat biaya pengangkutan logistik dan bahan bangunan jauh lebih mahal. (RN)




















































