Jakarta, innews.co.id – Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026, sebesar Rp6.136.941.
Angka ini naik 7,10 persen atau Rp407.065 dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Reaksi banyak pengusaha tentu saja kaget melihat penetapan UMP ini.
Diketahui, pemerintah mengusulkan nilai Alfa 0.775, jadi sebesar Rp6.136.941. Sementara unsur serikat buruh mengusulkan nilai Alfa 1.0, jadi sebesar. Rp6.210.040. Dan, unsur pengusaha mengusulkan nilai Alfa 0,5, sehingga nilai yang diusulkan sebesar Rp6.047.598.
“Saya memahami kebijakan kenaikan UMP sebagai bagian dari upaya mendongkrak daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta Utara Arief Dharmawanto Lim, di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Meski begitu, kenaikan upah juga harus mempertimbangkan kondisi riil bisnis saat ini.
“Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga harus melihat kemampuan perusahaan dalam menjaga keberlangsungan operasional dan mempertahankan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini pengusaha menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari kepastian pembayaran, pembiayaan, cash flow hingga kondisi pasar yang belum sepenuhnya pulih. Dampaknya tentu berbeda pada setiap sektor usaha. Perusahaan besar mungkin memiliki kapasitas yang berbeda dengan UMKM dan industri padat karya yang memiliki ruang margin lebih terbatas.
Pendekatan proporsional
Lebih jauh Arief Lim mengatakan, bila ada perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan UMP, perlu ada pendekatan yang proporsional, bukan langsung dikenakan sanksi.
Selain itu, juga perlu dibuka ruang dialog dan pembinaan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan secara riil.
“Kita perlu menghindari kebijakan yang justru mendorong pengurangan tenaga kerja atau bahkan penutupan usaha, hanya gegara belum bisa melaksanakan ketentuan UMP,” ucapnya mengingatkan.
KADIN Jakut berharap, kenaikan UMP ini diikuti dengan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan.
“Pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus berjalan bersama. Karena kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan perusahaan bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan dua hal yang saling membutuhkan,” tukasnya. (RN)























































