Jakarta, innews.co.id – Permintaan majelis hakim pada Mahkamah Militer II-08 Jakarta, untuk menghadirkan korban Andrie Yunus, di mana jika tidak hadir maka bisa dikenakan sanksi pidana, merupakan bentuk ancaman secara langsung terhadap diri Andrie Yunus. Yang artinya, menjadikan ia korban untuk kedua kalinya.
Hal tersebut dikatakan Koalisi Masyarakat Sipil antara lain, DeJuRe, IMPARSIAL, Centra Initiative, Raksha Initiatives, HRWG, Indonesia RISK Center, dan SETARA Institute, dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (2/4/2026).
Dijelaskan bahwa sudah sejak awal, Andrie Yunus sebagai saksi sekaligus korban menolak kasusnya diadili oleh pengadilan militer secara terbuka, dengan sebuah pernyataan mosi tidak percaya kepada publik pada 3 April 2026 dan secara resmi juga disampaikannya dalam persidangan uji materi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, Andrie Yunus sendiri telah mendapatkan jaminan perlindungan menyeluruh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Koran (LPSK), tak berapa lama setelah ia diserang oleh anggota BAIS TNI.
Pasal 1 ayat (6) UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan ancaman sebagai menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
“Kami juga menilai proses pemaksaan Andrie Yunus untuk bersaksi di muka pengadilan tersebut lebih pada mengutamakan sisi kepentingan militer dibanding kepentingan keadilan korban,” jelas Koalisi.
Hal itu terbukti dengan tidak dilakukannya pemeriksaan, terutama terhadap orang yang diduga menyuruh melakukan atau setidak-tidaknya memberikan perintah. Terlebih lagi, publik tidak sama sekali mendengar bahwa TNI akan mengembangkan investigasinya untuk mengusut atasan pelaku untuk bertanggungjawab.
Sebaliknya, TNI justru menggunakan dalih bahwa para pelaku lapangan mengambil tindakan sendiri dengan dasar dendam pribadi.
“Alasan tersebut menunjukan minimnya sikap profesionalisme dan sikap problematik institusi TNI dalam menghormati hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (HAM),” tegasnya.
Koalisi berpendapat, penolakan tersebut merupakan hak Andrie Yunus selaku korban yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan konstitusi serta tidak ada satupun entitas yang dapat memaksa dirinya untuk memberikan kesaksiannya.
Ditambahkan, persidangan kasus ini dalam peradilan militer ini sudah seharusnya menjadi pertanda reformasi peradilan militer adalah sebuah keharusan dan signifikan setelah hampir dua dasawarsa mengalami stagnasi dan berdampak pada pelanggengan praktik impunitas. (DJ)
