Pengamat Minta Presiden Terpilih Tertibkan Seragam ASN Berpangkat Diluar Polisi dan Tentara

Dr. John Palinggi, pengamat politik, ekonomi, sosial-kemasyarakatan

Jakarta, innews.co.id – Saat ini, banyak masyarakat dibingungkan dengan adanya aparatur sipil negara (ASN), baik dari kementerian/lembaga yang menggunakan pangkat-pangkat di baju dinasnya.

Ketika dikonfirmasi, hal tersebut dibenarkan oleh pengamat politik dan sosial-ekonomi, Dr. John Palinggi, MM., MBA. “Benar! Saya juga bingung kalau melihat ada ASN yang punya pangkat-pangkat. Setahu saya, pakaian dinas yang punya pangkat-pangkat itu hanya polisi dan tentara,” aku John, di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Pangkat-pangkat dalam ASN yang kerap membingungkan masyarakat

Dirinya mengaku bingung dengan adanya kepangkatan di ASN. “Coba dihitung berapa triliun anggaran negara habis untuk membiayai baju dinas dengan pangkat-pangkat tersebut. Ini kan cuma ‘proyek’ yang menghambur-hamburkan uang negara saja,” tegas pria yang pernah menjadi pengajar di Lemhanas ini.

John meminta Presiden RI terpilih bisa menertibkan hal tersebut. “Jangan rakyat jadi bingung nanti. Dan lagi, apa perlunya harus dikasih pangkat-pangkat atau seragam dengan berbagai atribut. Itu bentuk kesombongan dalam memimpin negara. Presiden sendiri tidak pakai atribut apapun, kecuali hanya pin saja,” imbuhnya.

Baginya, ada kecideraan dari ASN yang tampil seolah-olah mau menakut-nakuti rakyat dengan pangkat-pangkat yang berjibun di bajunya. Padahal, ASN adalah administratur negara, pelayan masyarakat.

Permudah birokrasi

Dikritisi pula, saat ini untuk ketemu pejabat negara sangat susah sekali. Birokrasinya terlalu berbelit-belit. “Harus lewat ini dulu, ketemu si anu dulu, dan lainnya, baru bisa menghadap pejabat yang dituju. Harusnya rakyat mudah bertemu pemimpinnya. Jangan dipersulit atau dibuat berbelit-belit. Kalau itu dipertahankan, maka pembangunan negara ini akan terhambat karena kepongahan dari pejabat negara,” terangnya.

John beranggapan, biarkan rakyat bisa ketemu langsung dengan pejabat negara. Jangan dipersulit. Jangan juga pagar kantor pemerintah dan lembaga dibuat seperti kerajaan. “Saya berharap Pak Prabowo bisa memperhatikan hal ini supaya pejabat-pejabat negara bisa lebih membuka diri dan sedia menerima rakyatnya dengan baik, tanpa harus berbelit-belit,” usulnya.

Dengan lugas, John Palinggi mengapresiasi putusan MK. Dan, dirinya menghargai sikap paslon lain, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang langsung menerima putusan MK sebagai bentuk ketaatan hukum dan kedewasaan dalam berpolitik serta negarawan. “Ini suatu pertanda baik kedepan,” pungkas John Palinggi. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan