Politik & Hukum
Minta 4 Pulau Kembali ke Aceh, PP TIM: SK Mendagri Biang Kisruh
Jakarta, innews.co.id - Surat Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan...
Baca Selengkapnya
RDPU KUHAP, Peradi Sampaikan Kajian dan Masukan ke DPR
Jakarta, innews.co.id - Sebanyak 18 masukan dari sekitar 196 Daftar Inventaris Masalah (DIM) disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia...
Baca Selengkapnya
Andre Rahadian: AI Ubah Hukum Konservatif Jadi Easy Listening
Jakarta, innews.co.id - Selama ini dunia hukum dikenal sangat konservatif. Di satu sisi hal tersebut memiliki nilai positif, di mana...
Baca SelengkapnyaSengketa 4 Pulau, Ini Isi Surat PP TIM ke Presiden Prabowo
Jakarta, innews.co.id - Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM) secara khusus menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait polemik 4 pulau...
Baca Selengkapnya
Ketum TIM: Empat Pulau Milik Aceh, Kami Akan Surati Presiden Prabowo
Jakarta, innews.co.id - Rencana Kementerian Dalam Negeri memasukkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang ke wilayah Sumatera Utara...
Baca Selengkapnya
Hendardi: Fadli Zon Tidak Usah Cari Sensasi
Jakarta, innews.co.id - Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan...
Baca Selengkapnya
Serian Wijatno: Jangan Ada yang Ditutupi Dalam Penulisan Ulang Sejarah Bangsa
Jakarta, innews.co.id - Rencana pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia disambut baik oleh pemerhati sosial kemasyarakatan Dr. H. Serian Wijatno....
Baca Selengkapnya
Tuntas! Pembangunan Mushola Tak Berizin di TaTor Distop dan Dibongkar
Jakarta, innews.co.id - Setelah viral di sejumlah media, pembangunan rumah ibadah tanpa izin di kawasan wisata religi Patung Yesus Buntu...
Baca Selengkapnya
Pakar Hukum: Hapus Praktek Kartel Ciptakan Keadilan Berusaha
Jakarta, innews.co.id - Praktek persaingan usaha tidak sehat kerap terjadi di Indonesia. Saat ini saja, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)...
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil: Fadli Zon Coba Mengaburkan Sejarah Kelam 1998
Jakarta, innews.co.id - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, terkait Peristiwa Mei 1998,...
Baca SelengkapnyaTerpopuler
Top News
Terkini
Innews.co.id adalah portal berita terpercaya yang menyajikan informasi akurat dan terkini, mencakup berbagai topik seperti politik, hukum, dan ekonomi, dengan fokus pada kualitas dan kecepatan.