Jakarta, innews.co.id – Kondisi dunia usaha di Jakarta saat ini tengah menghadapi tantangan berat, baik terkait situasi geopolitik global, pelemahan rupiah, serta stabilitas moneter, yang berdampak langsung pada perekonomian lokal.
Mayoritas pelaku usaha merasakan tekanan di mana pergerakan nilai tukar rupiah serta kebijakan fiskal menjadi sorotan utama yang mempengaruhi melemahnya sentimen bisnis.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi, saat dimintai komentarnya terkait upaya menjaga pertumbuhan ekonomi terus positif menyikapi dampak inflasi di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, performa sektoral di Jakarta menunjukkan dinamika yang kontras antara sektor yang melesat tinggi dan sektor tradisional yang masih memerlukan stimulus tambahan untuk pulih sepenuhnya.
Sejumlah sektor yang masih melesat antara lain, penyediaan akomodasi dan makan minum (FnB & Pariwisata) yang mengalami pertumbuhan mencapai 9,52% hingga 10,84% (yoy). Selanjutnya, perdagangan besar dan eceran dengan kenaikan 6,83%. Lalu, informasi dan komunikasi, mengalami pertumbuhan 5,97%. Dan, konstruksi mencapai 5,96%.
Sementara, beberapa sektor yang terbilang masih berjuang keras, yakni, industri pengolahan (manufaktur), pertambangan dan penggalian, pertanian dan perikanan, serta, UMKM sektor non-digital (struktural).
“Berbagai langkah adaptif telah diupayakan oleh dunia usaha di Jakarta dalam menghadapi dinamika ekonomi, terutama di tengah fluktuasi biaya operasional dan perlunya menjaga profitabilitas,” jelasnya.
Yakni, efisiensi biaya operasional dan rantai pasok, di mana pelaku usaha fokus pada apa yang bisa dikendalikan secara internal guna menekan overhead cost.
Juga melakukan penyesuaian harga jual untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang saat ini masih butuh penguatan. Dan, rasionalisasi dan penataan tenaga kerja, di mana dunia usaha di Jakarta menerapkan framework pencegahan PHK, mulai dari pengurangan waktu lembur, penyesuaian pola kerja, dan natural attrition.
Disoroti pula kerja sama antara Kadin DKI Jakarta dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta yang berjalan efektif dalam menopang ketahanan pangan dan menekan laju inflasi. Hal tersebut dijawantahkan melalui pasar murah dan optimalisasi BUMD.
Salah satu hasil kolaborasi yakni, melakukan intervensi harga, menerapkan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif), dan mitigasi rantai pasok.
“Para pelaku usaha berharap Pemprov DKI Jakarta bisa terus mendukung keberlanjutan dunia usaha, baik melalui pemberian insentif fiskal maupun regulasi yang memungkinkan dunia usaha terus bergerak,” imbuh Founder Toko Daging Nusantara.
Insentif fiskal yang dimaksud bisa berupa pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), kemudahan penyederhanaan perizinan usaha, serta insentif tata ruang (Koefisien Lantai Bangunan/KLB). Itu merupakan kebijakan konkrit yang paling dibutuhkan dan saat ini gencar diimplementasikan Pemprov DKI Jakarta.
Demikian juga dibutuhkan reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan. Dan, penyediaan proyek investasi siap ditawarkan (ready to offer).
“Langkah-langkah strategis ini dirancang untuk meringankan beban operasional riil pelaku usaha, menarik investasi baru di era Jakarta sebagai kota global, dan menjaga tren pertumbuhan ekonomi tetap kuat,” tukasnya. (RN)
