Jakarta, innews.co.id – Dilantiknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yang merupakan usulan Presiden Prabowi Subianto, merupakan bagian dari pembaharuan di institusi Polri.
“Tentu Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan secara matang akan sosok yang diusulkannya tersebut,” kata pengamat militer-polisi Dr. John N. Palinggi, MM., MBA., di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Seperti diketahui, Kapolri baru dilantik Presiden Prabowo bersama Wakil Kapolri, para Menteri, dan Kepala Lembaga, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, sosok Kapolri baru diyakini mampu mengentaskan berbagai persoalan yang terjadi. “Kalau kita amati track records beliau bersama Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, banyak orang tidak menyangka akan menduduki posisi tertinggi di institusi Polri. Tapi keduanya membuktikan bahwa mereka yang dipilih oleh Presiden,” imbuhnya.
John mendukung komitmen Jenderal Suyudi bahwa integritas personil Tribrata yang menjadi parameter. Tidak boleh melakukan perbuatan cacat etika, seperti memeras, merubah perkara dari benar menjadi salah dan sebaliknya, harus ada penyelesaian pada setiap laporan yang masuk. Jadi, polisi harus dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Baginya, kalau ada personil polisi yang mbalelo terhadap komitmen Kapolri harus diberi tindakan tegas.
“Aduan masyarakat yang masuk harus bisa dituntaskan dan transparan. Jangan sampai oknum polisi diviralkan karena ketidakmampuannya menyelesaikan aduan yang masuk. Harus ada time schedule yang jelas di setiap perkara yang masuk. Dari situ akan ketahuan siapa personil yang loyal, mana yang membangkang,” tegas Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo) ini.
Dirinya mengaku, pernah mengalami hal kurang mengenakan terkait laporannya ke polisi, di mana untuk bertemu seorang personil Polri harus menunggu sampai empat jam.
John Palinggi menekankan, rakyat menggantungkan harapan besar kepada Kapolri yang baru terkait penegakan hukum, sikap humanis, profesional, dan presisi dari personil Polri, secara benar.
Tantangan kedepan adalah bagaimana personil atau purnawirawan Polri yang ditempatkan di lahan sipil (kementerian/lembaga/badan) bisa memberi stimulus agar tidak terjadi kejahatan.
Jenderal Listyo jadi KSP
Penempatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman, wujud penghargaan terhadap loyalitasnya selama ini.
“Tidak gampang memimpin institusi Polri selama 5 tahun 8 bulan. Sering ditemui, di arus bawah, banyak personil yang coba menghimpun dana dengan cara-cara yang cacat etika. Begitu juga di atas yang coba mencari-cari jabatan,” jelasnya.
Dikatakannya, di Polri banyak orang-orang baik, tapi ada saja segelintir oknum yang coba mengeruk uang dengan cara yang tidak benar. Hal tersebut tentu menciderai personil Polri yang memegang teguh sumpah Tribrata.
“Ada satu keunggulan Pak Listyo Sigit yakni, pribadi yang tenang dan jarang berkomentar secara politis. Beliau paham bagaimana harus berada ditengah himpitan dari atas dan bawah. Prinsipnya, beliau tetap loyal kepada pemimpin bangsa dan negara dalam melaksanakan fungsi Tribrata,” tukasnya. (RN)
