Jakarta, innews.co.id – Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin menerbitkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang penyadapan agar ada kepastian hukum tentang adanya jaminan hak privasi sehingga masyarakat terbebas dari rasa takut berkomunikasi melalui saluran komunikasi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP IKADIN Dr. Adardam Achyar, SH., MH., pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IKADIN di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 14 November 2026.
IKADIN menilai, terjadinya kasus dugaan Kapolri menyadap Presiden RI, antara lain karena belum adanya aturan (Undang-Undang) yang mengatur mengenai penyadapan, baik penyadapan dalam konteks dan kepentingan penegakkan hukum maupun untuk kepentingan intelijen (non penegakkan hukum).
Adardam menguraikan, dalam konteks penyadapan guna kepentingan penegakkan hukum, KUHAP UU No. 20 Tahun 2025 justru belum mengatur tentang hal tersebut.
“Ini sangat disayangkan dan salah satu kekurangan yang fundamental dari KUHAP dalam menangkap dan menormakan kebutuhan hukum nasional sebagai implementasi jaminan perlindungan terhadap hak asasi (hak privasi) warga negara RI yang dijamin oleh Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945,” tukasnya.
Dengan tegas Adardam menyatakan, pengaturan tentang penyadapan dalam UU tersendiri, sebagaimana Pasal 136 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, ketentuan lebih lanjut tentang penyadapan diatur dalam Undang-Undang tersendiri, adalah sebuah kekeliruan besar.
“Keliru dan sangat keliru! Bagaimana bisa penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa diatur di luar KUHAP, diatur di luar Hukum Acara Pidana? ” tanyanya kritis.
Upaya paksa
Dijelaskan, penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam penegakkan hukum pidana harus diatur dalam hukum acara pidana.
“Dengan belum adanya peraturan (UU) yang mengatur tentang Penyadapan, terutama karena belum diatur/tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025, maka seluruh penyadapan yang saat ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai ilegal,” tegasnya.
Lebih jauh Adardam mengatakan, kasus Kapolri menyadap Presiden (penyadapan ilegal) telah membuka tabir gelap yang selama ini berlangsung dan sangat mengancam hak privasi masyarakat. Ini juga telah menimbulkan keresahan dan ketakutan ditengah masyarakat dalam melakukan komunikasi melalui saluran komunikasi, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, sosial, politik, bisnis dan penegakkan hukum itu sendiri.
“Melalui Rakernas ini, IKADIN mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk dalam waktu sesegera mungkin menerbitkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Tentang Penyadapan, setidak-tidaknya yang terkait dengan kepentingan penegakkan hukum, agar ada kepastian tentang adanya jaminan hak privasi bagi masyarakat dan agar semua lapisan masyarakat terbebas dari rasa takut berkomunikasi melalui saluran komunikasi,” serunya lugas.
Plean Bargain
Adardam juga menyoroti hal baru yang diatur dalam KUHAP Nasional yaitu, mekanisme pengakuan bersalah (Plea Bargain).
Para advokat IKADIN masih mendiskusikan terkait bagaimana implementasi Plea Bargain dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab advokat sebagai penasihat hukum guna kepentingan pembelaan klien (tersangka/terdakwa)?
Menjadi pertanyaan besar, bukankah semestinya advokat memberikan pembelaan hukum melalui proses pembuktian dimuka persidangan, bukan mendorong klien untuk mengaku bersalah?
“Ketika mekanisme pengakuan bersalah ditempuh, lantas bagaimana dengan asas praduga tidak bersalah, prinsip bahwa beban pembuktian ada pada penuntut umum (burden of proof) dan prinsip kebenaran materiil (matereile waarheid) yang hendak diperoleh dalam penegakkan hukum pidana? Juga bagaimana agar mekanisme pengakuan bersalah tidak menjadi ‘mekanisme kebenaran formil’ semata?” tuturnya.
Advokat tentu harus sangat berhati-hati dan seksama untuk mendorong kliennya melakukan mekanisme pengakuan bersalah karena ini menyangkut kebenaran dan keadilan.
“Ada kekuatiran dengan kondisi carut marutnya penegakkan hukum dan integritas penegak hukum saat ini, di mana sudah menjadi rahasia umum proses hukum di Indonesia ‘tidak cepat, tidak sederhana dan tidak berbiaya ringan’, sehingga tersangka/terdakwa mengambil jalan pintas untuk mengaku bersalah saja. Padahal, berdasarkan fakta perbuatan dan bukti yang ada ia masih berhak dan memiliki alasan hukum untuk memperjuangkan kebenaran dimuka persidangan dan belum tentu terbukti bersalah. Jangan juga mekanisme pengakuan bersalah ini oleh oknum advokat disalah gunakan dengan secara terburu-buru mendorong tersangka/terdakwa mengaku bersalah agar tugasnya sebagai penasihat hukum bisa segera selesai dan tinggal menikmati honorarium,” urainya.
Atau bisa juga tersangka/terdakwa mengaku bersalah guna melindungi pelaku yang sesungguhnya atau pelaku lain.
Di sinilah pentingnya advokat memahami tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Bagaimana agar mekanisme pengakuan bersalah ini tetap dalam kerangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan secara hakiki (materiele waarheid), bukan penegakkan hukum formalitas dan jalan pintas.
Kondisi moral & integritas
Rakernas IKADIN 2026 juga menyoroti kondisi moral dan integritas penegak hukum saat ini yang tidak dapat dipungkiri telah jatuh ke titik nadir dan sangat kritis.
Perkara korupsi yang tidak kunjung berkurang, semakin ditindak semakin melonjak; Tidak jelas dikemanakan uang hasil sitaan/rampasan dalam perkara korupsi yang jumlahnya triliunan, penindakan perkara korupsi yang melahirkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh APH yang menangani perkara korupsi itu sendiri. Seperti terjadi pada kasus eks Jampidsus Kejagung serta kasus eks Kapolri yang menyadap Presiden RI. Ini sungguh sangat luar biasa dan memalukan Indonesia di dunia internasional.
Rakernas Ikadin yang memiliki 140 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia ini mengusung tema “Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP”.
“Pelaksanaan Rakernas ini merupakan amanat AD IKADIN sebagai forum organisasi advokat di tingkat nasional/pusat yang berwenang untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, baik yang dilakukan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun DPC dan menetapkan program prioritas berikutnya,” terang Adardam.
Beberapa program prioritas yang telah dilakukan antara lain: memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, bekerjasama dengan beberapa kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum.
Disamping itu, dari aspek konsolidasi organisasi dan keanggotaan, dalam kurun waktu 2025-2026 beberapa DPC telah melakukan Rapat Anggota Cabang untuk memilih Kepengurusan DPC; melakukan sosialisasi KUHP dan KUHAP Nasional dan KUHAP Nasional; mengadakan kegiatan seminar/diskusi dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ketaatan advokat IKADIN terhadap kode etik advokat guna dapat secara profesional memberikan kontribusi nyata dalam upaya menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta hak asasi manusia (HAM).
Terkait tema, Adardam menjelaskan sebagai upaya untuk dapat memahami secara lebih utuh ketentuan yang ada dalam KUHAP Nasional yang bersifat baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP UU No. 8 Tahun 1981.
Beberapa ketentuan dalam KUHAP Nasional terkait dengan advokat, di mana menempatkan advokat sebagai penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain (Pasal 2 ayat (2)) yang disertai dengan hak imunitas (Pasal 149), hak advokat menyatakan keberatan apabila penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan keberatan terhadap tersangka dan meminta keberatan tersebut dicatat dalam Berita Acara, seperti pada Pasal 32 ayat (2) dan (3). (RN)
