Jakarta, innews.co.id – Para advokat yang terhimpun dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menilai meski secara umum kehadiran UU KUHP dan KUHAP Nasional begitu membanggakan, namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pasal-pasalnya.
Hal tersebut mencuat pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IKADIN 2026, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 14-15 November 2026.
“Banyak hal perlu diperbaiki sehingga dalam implementasinya akan terasa lebih kuat lagi,” kata Dr. Adardam Achyar, SH., MH., saat pembukaan Rakernas.
Bahkan, dalam istilahnya Adardam menyebut KUHP dan KUHAP Nasional masih banyak yang ‘bolong-bolong”.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Prof Otto Hasibuan meminta para advokat menginventaris berbagai hal yang sekiranya dipandang masih perlu dibenahi.
“UU KUHP dan UU KUHAP Nasional ini memang masih seumur jagung. Hanya saja, bila ditemukan hal-hal yang dipandang perlu untuk direvisi, silahkan diinventaris dan akan menjadi masukan bagi pemerintah nantinya,” kata Prof Otto.
Pada kesempatan itu, dijelaskan apa yang menjadi “roh” dari kedua UU tersebut. “Pemerintah tentu terbuka dengan masukan positif dari berbagai pihak, termasuk advokat. Semua masukan konstruktif tentu untuk memperkuat penegakkan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Seminar Nasional
Pada kesempatan itu, diadakan Seminar Nasional bertajuk “Peran dan Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Lembaga Plea Bargain Dalam Menegakkan Hukum, Kebenaran, dan Keadilan”, dengan menghadirkan narasumber Prof Dr. Syahlan (Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara) dan Prof Dr. Firmanto Laksana Pangaribuan.
Secara lugas, Prof Syahlan mengajak agar advokat memperkuat kolaborasi dengan para penegak hukum lain, sehingga tercipta harmonisasi dalam upaya penegakkan hukum.
Terkait Plea Bargain, Prof Firmanto mengatakan, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi advokat, mengingat sistem hukum Indonesia selama ini menganut asas praduga tak bersalah.
“Tentu tidak mudah bagi advokat untuk meminta klien mengaku bersalah karena ini menyangkut kredibilitas advokat juga,” tambahnya.
Rakernas Ikadin 2026 yang memiliki 140 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia mengusung tema “Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP”. (RN)
