Jakarta, innews.co.id – Pasca dikukuhkan sebagai Wakil Ketua bidang Property, Real Estate, Kawasan Industri dan Pertanahan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Jakarta Utara, Charlie Sandianto Lim, bergegas, baik menyiapkan konsep, program maupun pemikiran strategis yang relevan diterapkan.
Ditanya program satu tahun kedepan, Charlie yang juga Wakil Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) DPD DKI Jakarta ini menjabarkan, “Bicara satu tahun ke depan, kami tidak mau terlalu banyak program yang normatif”.
Menurut dia, fokusnya jelas, bagaimana hunian di Jakarta Utara bisa lebih layak dan tetap terjangkau
“Pertama, kami mendorong percepatan pembangunan hunian untuk segmen menengah ke bawah. Kebutuhan itu nyata, tapi supply yang sesuai masih kurang,” ujar praktisi properti ini.
Kedua, pihaknya mulai serius melihat kawasan-kawasan lama yang sudah padat untuk ditata ulang, bukan dibiarkan sehingga semakin turun kualitasnya.
“Ketiga, kami ingin mendorong ekosistem properti yang lebih transparan dan efisien, terutama di sisi perizinan dan kolaborasi dengan pemerintah. Karena sering kali bottleneck ada di situ,” urainya.
Baginya, kunci realisasinya adalah kolaborasi dan sinkronisasi. Sebab, baik pemerintah maupun swasta tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. “Dunia usaha (swasta) bergerak tampa didukung regulasi yang jelas dan transparan juga tidak akan bisa. Sebaliknya, tanpa didukung swasta pemerintah akan sulit,” jelasnya.
Dampak lingkungan
Masalah banjir dam minimnya resapan air di Jakut merupakan isu krusial yang harus bersama-sama dicarikan solusinya.
“Pengembang juga harus ikut bertanggung jawab. Kedepan, kita tidak bisa lagi membangun tanpa memikirkan dampak lingkungan. Harus ada standarisasi yang jelas, misalnya kewajiban resapan air, ruang terbuka, dan sistem drainase yang baik,” terangnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong konsep pembangunan yang lebih “bersahabat dengan air”. Intinya bukan sekadar menghindari banjir, tapi memang dari awal desainnya sudah adaptif.
“Di sini peran pemerintah penting untuk memberikan insentif yang menarik, supaya pengembang yang serius di aspek lingkungan juga mendapatkan kemudahan,” imbuhnya.
Dirinya berharap Pemkot bisa mengeluarkan kebijakan yang konsisten dan cepat dalam prosesnya. Karena di lapangan, waktu itu sangat menentukan.
Kepada para pengusaha (properti), Charlie mengajak untuk mulai mengubah cara pandang. Tidak hanya bicara margin, tapi juga dampak jangka panjang.
“Kalau kita hanya kejar profit tanpa memikirkan kualitas hunian dan lingkungan, pada akhirnya kota ini juga yang akan menanggung akibatnya,” tukasnya.
Guna mensinkronkan hal tersebut, komunikasi antara pemerintah dan pengusaha harus lebih intensif lagi agar bisa bersama-sama menata Jakarta Utara menjadi lebih baik lagi. (RN)
