Jakarta, innews.co.id – Sejatinya, para pahlawan tidak hanya berjuang untuk meraih kemerdekaan, tapi juga menegakkan keadilan, konstitusi, dan kedaulatan hukum.
“Dalam sejarah Indonesia, hukum dan keadilan sering kali menjadi benteng pertahanan terakhir kemerdekaan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, Dr. MM Ardy Mbalembout, SH., MH., CLA., MCIArb, ketika bicara Hari Pahlawan, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Advokat senior ini mencontohkan, di era kolonial, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hajar Dewantara kerap menggunakan mimbar hukum dan pengadilan kolonial sebagai panggung politik untuk membongkar ketidakadilan sistem hukum kolonial diskriminatif.
Demikian pula Mr R. Soepomo, yang dikenal sebagai ‘Arsitek’ UUD 1945, di mana dirinya memadukan hukum adat Nusantara, hukum Islam, dan hukum barat modern demi membangun fondasi hukum negara yang merdeka.
Ada lagi Mr. Assaat, pejuang kedaulatan hukum dan hak asasi yang menjaga transisi ketatanegaraan pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke NKRI. Serta duet Prof. Dr. Soepomo & Prof. Mr. Djokosoetono yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang berjuang agar hukum nasional mandiri dan terlepas dari bayang-bayang hukum kolonial Belanda.
Di masa Orde Baru, dikenal nama Oey Hong Liong yang memperjuangkan hukum bisnis dan perlindungan hak milik serta keperdataan minoritas. Juga Yap Thian Hien, advokat legendaris yang dijuluki The Grand Old Man of Human Rights.
“Beliau tidak pernah gentar membela kaum marjinal, tahanan politik, dan korban ketidakadilan penguasa tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial. Beliau adalah simbol nyata seorang pengacara yang menjadikan hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan,” jelas Ardy.
Tak ketinggalan, Adnan Buyung Nasution, pendiri LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang membela bantuan hukum struktural agar masyarakat kecil mendapatkan akses keadilan yang setara di hadapan hukum (equality before the law).
Sementara di era reformasi, ada Baharudin Lopa, jaksa yang dikenal jujur, berani, dan tidak bisa disuap. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum tanpa pandang buluh.
Demikian pula Sri Soemantri dan Harun Al Rasid, tokoh hukum tata negara yang mengawal reformasi konstitusi demi membatasi kekuasaan agar tercipta checks and balances. Tak bisa dilupakan, H. Indra Sahnun Lubis, tokoh hukum fenomenal yang memperjuangkan kesetaraan kedudukan antara penegak hukum dalam Catur Wangsa penegak hukum (hakim, polisi, jaksa, dan pengacara).
Hukum sebagai panglima
Ardy mengajak para advokat untuk terus meneladani semangat para pahlawan hukum. “Advokat sejati harus memegang teguh visi dan misi yang menempatkan hukum di atas segalanya,” seru Founder Kantor Hukum Mbalembout & Partner’s ini.
Selain itu, advokat mengemban amanah mewujudkan profesi advokat yang bermartabat, independen, dan berintegritas tinggi guna menegakkan supremasi hukum, keadilan substantif, serta perlindungan hak asasi manusia demi kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal tersebut, lanjutnya bisa dilakukan dengan selalu menjaga independensi klien dan profesi. “Advokat dalam membela kepentingan klien harus dilakukan secara profesional tanpa gentar menghadapi intervensi kekuasaan, uang, maupun tekanan politik,” tegasnya.
Juga menjadikan Konstitusi serta Undang-Undang sebagai kompas utama dan menggunakan instrumen hukum secara cerdas dan jujur untuk mengurai sengketa dan mencari keadilan yang sejati (substantive justice), bukan sekadar keadilan formal (procedural justice).
Tak kalah penting, memberikan akses keadilan bagi yang lemah (pro bono). Dan, menjunjung tinggi kode etik advokat serta menjaga kehormatan profesi hukum (officium nobile) dengan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat dan negara.
“Di Hari Pahlawan ini, kita merefleksikan perjuangan para pahlawan untuk memastikan langkah kedepan bisa meneladani nilai-nilai kebaikan yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan,” pungkasnya. (RN)
