Jakarta, innews.co.id – Salah satu program besar Prabowo-Gibran adalah menciptakan swasembada pangan dan energi. Bagaimana tanggapan pelaku usaha dengan hal tersebut?
“Target swasembada pangan dan energi merupakan hal yang patut didukung, baik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan maupun guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (21/10/2024).
Diana menerangkan, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 silam, dengan total produksi sebesar 25,8 juta ton beras.
Baginya, swasembada pangan harus didorong seoptimal mungkin. Sebab, ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Bicara soal hambatan, menurut Founder Toko Daging Nusantara ini, pasti ada. Seperti varietas padi unggulan, pupuk, luasan lahan, transportasi, harga di pasaran, tengkulak, dan lainnya.
“Indonesia perlu mencari bibit-bibit varietas unggul yang memungkinkan ditanam di Indonesia. Demikian juga pupuk harus bagus dan benar-benar sampai ke petani dengan harga yang terjangkau,” seru CEO Suri Nusantara Jaya Group ini.
Tak kalah penting, soal transportasi dan logistik yang harus dibuat seefisien mungkin sehingga harga di pasaran bisa ditekan. Demikian juga permainan para tengkulak harus diminimalisir, sehingga produksi pertanian bisa diserap langsung oleh pemerintah dari petani dengan harga yang rasional.
Masih impor
Saat ini, sambungnya, Indonesia masih impor sejumlah bahan pangan dari beberapa negara. Di dalam negeri sendiri, ketersediaan pangan dari luasan lahan yang ada seperti belum mencukupi. Data yang ada menyebutkan, total impor beras dari Januari hingga Agustus 2024 mencapai 3,05 juta ton atau senilai US$1,91 miliar.
Diperkirakan periode Januari-Oktober 2024, produksi beras nasional ditaksir turun 1,42 juta ton menjadi 26,93 juta ton dibandingkan periode sama tahun 2023. Sementara tingkat konsumsinya mengalami kenaikan 0,98% atau sekitar 250.000 ton menjadi 25,74 ton dibandingkan periode sama tahun 2023.
Diakui Diana, pengaruh geopolitik internasional sangat besar terhadap Indonesia. Terganggunya rantai pasok kebutuhan pangan bisa mengakibatkan kelangkaan bahan pangan. Kalau pun ada, harganya pasti akan melonjak dan menyulitkan masyarakat untuk membeli. Karena itu, swasembada pangan menjadi satu-satunya solusi guna memenuhi kebutuhan rakyat akan pangan.
Lebih jauh Diana mengaku optimis mampu mencapai swasembada pangan, mengingat luasan lahan yang dimiliki Indonesia masih memungkinkan. Tinggal bagaimana Pemerintah Pusat mendorong agar Kementerian terkait maupun lintas kementerian bisa mendukung realisasinya.
“Saya berkeyakinan, Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mampu mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 2-3 tahun kedepan. KADIN tentu siap membantu pemerintah mensukseskan program swasembada pangan,” imbuhnya. (RN)
