Jakarta, innews.co.id – Pemberdayaan perempuan dan anak menjadi salah satu poin penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dijalankan oleh tiap negara di dunia. Bahkan ditargetkan pada 2030 tercapai kesetaraan gender yang lebih baik lagi.
Guna mendukung hal tersebut Business and Professional Women (BPW) Indonesia menggandeng Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait kerja sama strategi dalam pemberdayaan perempuan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Penandatanganan MoU diadakan di Gedung Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM RI, Jakarta, hari ini.
Kolaborasi ini diyakini akan memperkuat sinergi dalam mendorong peran aktif perempuan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam isu-isu HAM, ekonomi, dan diplomasi global.
“Kolaborasi ini mencerminkan keselarasan antara agenda BPW Indonesia dan prioritas pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM,” kata Presiden BPW Indonesia, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, dengan menggandeng KemenHAM sebagai mitra strategis, BPW Indonesia berharap dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan, memperkuat advokasi di berbagai level, serta menghadirkan inisiatif konkrit yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian HAM terhadap inisiatif BPW Indonesia. Kerja sama ini bukan hanya sebuah bentuk komitmen bersama, juga langkah nyata untuk memperluas dampak dan membuka strategi ruang kolaborasi bagi perempuan Indonesia,” tutur Giwo Rubianto.
Dijelaskan, BPW Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang jejaring global. Jejaring tersebut menyatukan pengusaha, profesional, dan pekerja sosial perempuan dalam satu wadah, membuka peluang besar untuk diplomasi internasional dan kolaborasi lintas sektor.
Melalui kemitraan ini, kedua pihak berkomitmen untuk terus mengembangkan program dan inisiatif bersama yang dapat memperkuat kapasitas, peran, dan kepemimpinan perempuan Indonesia di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun global.
“Diharapkan kerja sama ini dapat memperluas dampak nyata bagi pemberdayaan perempuan serta memperkuat Indonesia dalam diplomasi HAM di kancah posisi internasional,” jelasnya.
Dipaparkan, dalam dua tahun terakhir BPW Indonesia telah menerima The Most Outstanding Country Award dalam Konferensi Regional BPW Asia Pasifik di Putrajaya, Malaysia, sebagai pengakuan atas kontribusi dan inovasinya.
Tampak hadir pada MoU ini Plt Dirjen Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM RI Aditya Sarsito Sukarsono, Direktur Gianto, dan jajarannya. Sementara itu, dari BPW Indonesia hadir Giwo Rubianto Wiyogo, Hetty Andika Perkasa, dan jajarannya. (RN)
