Jakarta, innews.co.id – Pergantian menteri dalam kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, seperti tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan diperinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Dalam melakukan pergantian, tentu Presiden memiliki pertimbangan kuat dan analisa tajam, juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
“Kalau muncul banyak kegaduhan di bidang ekonomi, tentu harus dievaluasi. Selain itu, loyalitas menjadi penilaian tersendiri. Ibarat perumpamaan, kalau orang malas bisa dibuat rajin, orang bodoh bisa menjadi pintar. Tapi kalau orang tidak loyal, bisa membahayakan,” kata praktisi ekonomi senior Dr. John N. Palinggi, di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Dirinya menilai, banyak hal positif telah dilakukan Purbaya semasa menjabat Akan tetapi, ada indikasi penyelenggaraan ekonomi disetir oknum-oknum yang mengakibatkan loyalitas ke Presiden jadi melemah.
“Seorang Menteri Keuangan cenderung kalem, tidak membuat pernyataan-pernyataan yang membuat “ramai” di masyarakat, kecuali secara taktis menjelaskan terkait fiskal, hutang negara, dan hal-hal penting lainnya,” ujarnya.
Selama ini, Purbaya dikenal ceplas-ceplos. Masih terngiang bagaimana dirinya ingin membubarkan Bea Cukai, dan statement-statement lain yang heboh di dunia maya.
Anugerah Tuhan
Latar belakang Menteri Keuangan Suahasil Nazara, cukup mentereng. Dia lulusan Universitas Indonesia, Cornell University, dan Illinois University dan pernah menerima penghargaan Bintang Jasa Utama, 2024 lalu.
“Saya melihat beliau sosok yang rendah hati dan tidak suka popularitas. Beliau pekerja keras dan kalau bicara straight to the point, langsung ke intinya,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo) ini.
Dia bukan orang baru di dunia keuangan karena sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan periode 2019-2026. Juga pernah aktif di OJK, PLN, Komite Ekonomi Nasional, dan lainnya.
“Kemunculan Pak Suahasil adalah anugerah Tuhan,” tutur John Palinggi.
Dalam pidato pasca dilantik, Suahasil menyatakan, dirinya akan mengamankan APBN. Masih ada kesempatan dari September sampai Desember untuk memastikan penyelenggaraan ekonomi negara berjalan baik. Begitu juga di 2027, APBN perlu diamankan pada proyek strategis utama pemerintah.
John menerangkan fungsi APBN antara lain, alokasi anggaran untuk barang, pelayanan publik, distribusi, melakukan pemerataan pendapatan dan pembangunan serta mengurangi kesenjangan, dan menjaga stabilitas perekonomian.
“Kita berharap Menkeu baru bisa mengkomunikasikan berbagai hal secara riil dan transparan tanpa perlu dipoles-poles data dari BPS. Sehingga rakyat juga bisa ikut menanggung beban yang ada secara bersama-sama,” saran Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Kemasyarakatan (BISMA)–wadah kerukunan lintas agama ini.
Pinjaman luar negeri
John Palinggi juga menyoroti banyak tidak jelasnya pinjaman luar negeri. Tiba-tiba muncul angka sekian ribu triliun rupiah pinjaman negara.
“Saat ini, kita tengah terjerembab dalam serba rahasianya pinjaman negara yang menjadi tanggungan rakyat. Ketika sertijab Ibu Sri Mulyani mengatakan hutang negara Rp 8.160 triliun, baru dua bulan menjabat, Pak Purbaya mengatakan hutang kita Rp 9.630 triliun. Jadi, dalam dua bulan ada pinjaman hampir Rp 1.500 triliun. Itu harus dijelaskan ke masyarakat,” tegas John.
Kalau itu dibiarkan, lanjutnya, sama saja kita sedang menuju kegelapan terkait pinjaman luar negeri kita.
Selain itu, John berharap Menkeu baru bisa mengerem permintaan pinjaman dari kementerian/lembaga, baik ke dalam maupun luar negeri.
Hal positif lain, sambung John, Suahasil sosok profesional, bukan politisi parpol. Kompetensi yang dimilikinya lebih mumpuni dibanding afiliasi parpol.
“Menkeu baru dikenal sangat memberi perhatian masalah kemiskinan, ketimpangan dan pembangunan wilayah,” tutur pengusaha senior ini.
Pemberi pinjaman
John menegaskan, dilantiknya Suahasil tidak memiliki korelasi dengan negara-negara pemberi pinjaman kepada Indonesia.
“Indonesia adalah negara non-blok. Artinya, tidak berkiblat dengan satu poros, melainkan saling menghormati dan menguntungkan satu sama lain. Yang penting harus dijaga, jangan sampai memojokkan salah satu negara pemberi pinjaman,” ucapnya mengingatkan.
John mengajak rakyat Indonesia untuk terus mendoakan, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberi kesehatan dan hikmat marifat agar dapat selalu melihat cahaya dari kegelapan yang sering dihadapi. Begitu juga Menkeu yang baru diberi kekuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. (RN)
