Jakarta, innews.co.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebutkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,48 juta orang pada tahun ini. Ini bisa menjadi batu sandungan menuju Indonesia Emas 2030.
“Tantangan pengangguran di Indonesia adalah masalah serius yang perlu diatasi. Tentu pemerintah tidak bisa menanganinya sendiri, perlu keterlibatan pihak swasta,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (4/5/2025).
Menurut Diana, tingginya pengangguran bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, penurunan konsumsi masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan produk dan jasa. Hal ini tentu akan mengurangi pendapat perusahaan. Selain itu, berdampak pula pada tingginya biaya sosial seperti biaya untuk program bantuan sosial dan kesehatan.
CEO Suri Nusantara Jaya ini menegaskan, kolaborasi antara swasta dan pemerintah bisa melahirkan langkah-langkah strategis antara lain: peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.
Juga dapat bekerja sama dalam mengembangkan industri padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Pemerintah perlu menciptakan kemudahan berbisnis bagi swasta, sehingga dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja, seperti insentif pajak dan kemudahan perizinan,” tukas Founder Toko Daging Nusantara ini.
Dirinya berharap dengan kolaborasi yang efektif antara sektor publik dan swasta, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pada akhirnya menekan angka pengangguran nasional.
Kontribusi swasta
Dijelaskannya, selama ini kontribusi sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja sangat signifikan, terutama melalui industri padat karya.
Bisa dikatakan sektor swasta selama ini menjadi sumber utama pendapatan dan mata pencaharian bagi jutaan orang melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor seperti manufaktur, teknologi, layanan keuangan, dan industri kreatif.
“Sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan pekerjaan layak sehingga mendukung perkembangan ekonomi yang merata,” seru Diana Dewi.
Diuraikan pula beberapa sektor yang potensial seperti, pariwisata, industri padat karya, teknologi dan digital, maupun pertanian dan perikanan.
Untuk itu, dirinya mendorong pemerintah agar memberi kemudahan berbisnis bagi sektor swasta. Juga mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan usaha, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi.
Hal lainya, pemberian insentif dan dukungan kepada sektor-sektor yang berpotensi, seperti insentif pajak, subsidi, dan dukungan teknologi.
“Pemerintah perlu membuat kebijakan yang stabil dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Lainnya, pengurangan birokrasi dengan mempermudah proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha,” pungkas Diana Dewi. (RN)
