Diana Dewi: Kemenkeu Dibawah Presiden Strategi Hindari Kebocoran APBN

Jakarta, innews.co.id – Keputusan Prabowo Subianto meletakkan Kementerian Keuangan berada langsung di bawah Presiden sudah tepat. Selain memangkas birokrasi karena selama ini Kementerian Keuangan berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, juga memudahkan Presiden melakukan pengontrolan terhadap penggunaan dana APBN.

“Di banyak negara, tidak dikenal istilah Kementerian Koordinator. Semua kementerian berada langsung dibawah Indonesia. Hanya di Indonesia saja yang demikian. Jadi, terkesan nuansa politiknya ketimbang nuansa profesional ministrial-nya,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi, di Jakarta, Jum’at (24/10/2024).

Dikatakannya juga, mungkin ada baiknya demikian daripada mengganti dengan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang tidak jadi dibuat. Tadinya, BPN berada dibawah langsung Presiden, sementara Ditjen Pajak dilepas dari Kementerian Keuangan.

Dengan berada langsung di bawah Presiden, sambung CEO Suri Nusantara Jaya Group ini, maka dapat lebih mudah dipantau pemasukan dan pengeluaran negara, guna menghindari kebocoran APBN. Namun, apakah dijamin akan lebih efekfif dan berdampak signifikan, kita masih akan melihat seiring berjalannya waktu.

Pertumbuhan ekonomi

Terkait target pertumbuhan ekonomi 8% yang menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan diupayakan dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, Diana mengatakan, secara mendasar pihaknya menilai, bisa saja demikian namun cukup berat. Sebab, kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak bisa instan, melainkan dilakukan bertahap. Salah satunya dengan memperkuat ekspor dan meminimalisir impor, disamping meningkatkan daya beli masyarakat.

“Sah-sah saja bila target Menko Perekonomian, tingkat pertumbuhan bisa mencapai 8%, namun perlu dijabarkan apa saja langkah-langkah yang akan diambil,” tukas Founder Toko Daging Nusantara ini.

Dia menegaskan, menaikkan daya beli masyarakat adalah salah satu yang bisa diupayakan pemerintah. “Agar daya beli masyarakat naik perlu diterapkan kebijakan yang massif. Fenomena down trading di masyarakat saat ini kian dan itu perlu diantipasi,” serunya mengingatkan.

Hal tersebut juga, lanjutnya, harus dibarengi dengan upaya memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika juga menyiasati sentimen pasar global sebagai dampak geopolitik global yang belum stabil. (RN)