Jakarta, innews.co.id – Dua pasangan calon muncul pada Pilkada Serentak 2024 Provinsi Sumatera Utara yakni, Bobby Nasution-Surya nomor urut 1 dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri nomor urut 2.
Paslon nomor urut 1 diusung oleh gabungan partai politik, yang terdiri dari Gerindra, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara paslon nomor urut 2 diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Gelora, dan Ummat.
“Pak Edy (Edy Rahmayadi) kan incumbent, tentu warga Sumut sudah bisa menilai hasil kerjanya yang lalu bagaimana. Sementara Bobby selama menjabat sebagai Wali Kota Medan juga bisa dinilai bagaimana kinerjanya. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan,” kata Jans Sembiring, tokoh masyarakat Karo, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jum’at (25/10/2024).
Menurutnya, Pilkada di Sumut saat ini cukup berat karena kebetulan kedua paslon sama-sama orang asal Sumut dan memiliki kiprah di daerah tersebut. “Sejauh ini sulit diprediksi karena keduanya tentu memiliki basis massa pendukung dan sama-sama asli Sumut. Semua kembali pada pilihan masyarakat saja,” ujar Jans yang pernah menyelamatkan Presiden Prabowo Subianto tatkala menjalani pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) di Bandung, bersama Raja Yordania, sekitar tahun 1980-an itu.
Bagi Jans, seorang Gubernur harus selaras dengan Presiden agar kebijakan yang dibuat di tingkat pusat bisa terimplementasikan di daerah. “Kalau gubernur tidak selaras dengan Presiden, maka bisa muncul pembangkangan yang tentunya akan menyulitkan Pemerintah Pusat untuk bersinergi,” tukasnya.
Dirinya yakin harapan masyarakat sebenarnya tidak muluk-muluk. Bagaimana roda ekonomi bisa berjalan lancar, infrastruktur baik, aman dan damai dalam menjalani keseharian.
“Saya berharap Pilkada di Sumut bisa berjalan lancar dan akan terpilih pemimpin yang bisa benar-benar linier dengan pemimpin di tingkat Pusat. Dinamika politik yang terjadi jangan sampai memecah belah persatuan masyarakat,” tukasnya. (RN)
