Jakarta, innews.co.id – Berbagai program yang dicanangkan saat kampanye telah direalisasikan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut menandakan konsistensi dan komitmen untuk mendorong kesejateraan rakyat.
“Sejak awal memerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu tercermin dari penyusunan program-program hingga pelaksanaan yang tepat sasaran,” kata Pemerhati Kebijakan Publik, Dr. John N. Palinggi, MM., MBA., pada dua tahun pemerintahan Prabowo, di Jakarta, Senin (20/10/2026).
Dicontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai memiliki tujuan mulia dan menyentuh kebutuhan gizi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut berkaitan erat dengan kemampuan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan upaya memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Baik MBG maupun KDMP mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya menikmati pemerataan pembangunan.
Demikian halnya di bidang pendidikan dan kesehatan dengan perluasan akses pelayanan sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Pemimpin tegas
Di bidang penegakan hukum, pemilik APEC Business Travel Card–bebas Visa bepergian ke-18 negara Asia-Pasifik sejak tahun 2001 hingga sekarang ini memuji ketegasan dan komitmen Presiden Prabowo.
“Penegakan hukum membutuhkan effort kuat dari seorang pemimpin. Dan, itu dimiliki oleh Bapak Presiden,” tutur Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo) ini.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti (korupsi) harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai pemberantasan korupsi dipersepsikan sebagai persoalan kelompok atau kepentingan politik. Diingatkan juga pentingnya menjaga independensi aparat penegak hukum agar penanganan perkara tidak terkesan diintervensi kekuasaan.
Dirinya juga menyoroti maraknya pihak-pihak yang mempertentangkan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. “Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintahan berjalan dengan baik dan kepentingan rakyat tetap diutamakan, bukan persaingan politik,” tegasnya.
Penerimaan negara
John mendukung upaya pemerintah menertibkan tambangan ilegal, perbaikan tata kelola sumber daya alam, serta penguatan kemandirian energi. Semuanya berujung pada peningkatan penerimaan negara.
Saat ini, lanjutnya, keterbatasan anggaran dan kewajiban pembayaran utang menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi pemerintah. “Pemerintah perlu menetapkan prioritas secara cermat dan memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Apalagi tekanan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, daya beli masyarakat, dan iklim investasi memerlukan penanganan serius.
“Saya tidak pernah pesimis akan masa depan bangsa. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak mungkin membangun sesuatu yang besar kalau kita sendiri pesimistis. Makanya saya selalu optimis, semua pasti bisa terlewati,” tukasnya.
Soal kebakaran hutan, John menilai, perlu koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam melakukan pengawasan.
Komunikasi publik
Disoroti pula terkait komunikasi publik pemerintah untuk menjelaskan program dan hasil pembangunan.
“Sebaiknya pemerintah jangan hanya sibuk membantah tuduhan atau menanggapi polemik, tetapi harus menjelaskan secara terbuka program yang dijalankan, anggaran yang digunakan, serta manfaatnya bagi masyarakat,” serunya.
John juga meminta para menteri, kepala lembaga, dan pejabat negara lebih mudah diakses masyarakat serta terbuka terhadap kritik yang konstruktif.
Masuk tahun ke-3 pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan program harus terus dilakukan dibarengi dengan pengawasan melekat.
“Jangan ada lagi pencurian uang negara dan korupsi. Berhentilah melakukan hal-hal yang merugikan rakyat. Para pejabat juga harus rendah hati dan lebih dekat dengan masyarakat,” tandasnya. (RN)
