Jakarta, innews.co.id – Saat ini, dunia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang besar akibat berbagai konflik yang terjadi.
Semua itu merupakan akumulasi kondisi geopolitik dunia yang berdampak negatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Terbaru, ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah menyeret negara-negara teluk, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain.
Hal tersebut mengakibatkan ditutupnya Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya rantai pasok logistik dunia. Itu memicu kelangkaan barang dan minyak serta lonjakan harga-harga.
“Saya yakin, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto sangat dipusingkan dengan kondisi demikian. Tentu beliau akan berjuang bagaimana agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan,” kata pengamat politik dan ekonomi global Dr. John Palinggi, MM., MBA., di ruang kerjanya, Jumat (27/3/2026).
Tak hanya itu, di dalam negeri sendiri dipenuhi dengan informasi yang menyesatkan. Sejumlah pakar menggaungkan suara-suara pesimisme yang berpotensi menggoyahkan mental rakyat.
“Banyak pihak yang mengklaim sebagai pakar–mulai dari akademisi, intelektual, hingga pemuda yang tampil di media dengan narasi destruktif. Mereka haus akan panggung sesaat saja. Para dosen atau guru besar yang hidup dari gaji negara, namun gemar menghina pemerintah dan memprovokasi keadaan,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen intelijen dan akses informasi tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh pengamat dadakan di media sosial. Karenanya, masyarakat harus selalu berpatokan pada data dan informasi resmi dari pemerintah.
Tantangan Indonesia
Diuraikannya, tantangan terberat yang dihadapi Indonesia tidak hanya dari luar, melainkan juga dari dalam negeri.
John Palinggi memaparkan sejumlah fokus utama yang harus mendapat perhatian pemerintah yakni: audit total terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bernilai ratusan triliun harus dilacak aliran dananya.
“Jangan sampai BUMN hanya menjadi entitas penyedot anggaran tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas kemana uang rakyat itu bermuara,” tegasnya.
Lalu, inventarisasi utang sektor swasta. Sejarah membuktikan, ketika krisis memukul, tumpukan utang swasta yang gagal bayar kerap kali berujung menjadi beban pemerintah.
Selanjutnya, penertiban pinjaman luar negeri oleh kementerian, lembaga, dan kepala daerah. Banyak instansi yang hobi mencari pinjaman dalam bentuk Dolar atau Euro, mengabaikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diketok.
Ini adalah bentuk “penyelundupan” uang negara yang berpotensi menghancurkan postur fiskal nasional.
Kemudian, indikasi pencucian uang berbalut kredit di bank-bank plat merah. “Ada kecenderungan uang hasil korupsi diparkir di bank untuk kemudian dikucurkan kembali dalam bentuk fasilitas pinjaman yang rawan macet,” terangnya.
Dan, kebocoran anggaran melalui pengadaan barang dan jasa. Dulu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan BPK pernah menyebutkan potensi korupsi pengadaan barang mencapai angka Rp 216 hingga Rp 260 triliun per tahun.
Belum lagi dugaan korupsi proyek infrastruktur yang kerap menggunakan bahan-bahan berkualitad rendah dengan tujuan melanggengkan proyek. (RN)
