Jakarta, innews.co.id – Upaya pemerintah melakukan penghematan bahan bakar minyak (BBM), sebagai dampak dari konflik Timur Tengah, dengan menerapkan work from home (WFH), work from anywhere (WFA), dan pembatasan hari kerja, tidak bisa diterapkan kepada semua sektor, baik ASN maupun swasta.
“Secara umum, pengusaha mengerti urgensi penghematan energi akibat kenaikan harga minyak dunia,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, opsi pemerintah menerapkan work from home (WFH), work from anywhere (WFA), atau pembatasan hari kerja memang cukup strategis dalam mengantisipasi kelangkaan BBM. Hanya saja, hal tersebut tidak bisa diterapkan di semua sektor, terutama kepada swasta.
Bisa juga diterapkan pola WFH terbatas untuk perkantoran, korporasi, dan administratif, di mana pekerja hadir secara bergiliran.
“Kebijakan tersebut haruslah fleksibel dan tidak diseragamkan. Namun memang, cukup berat bila hal tersebut diterapkan pad sektor swasta. Bahkan, pada ASN sendiri, kebijakan tersebut mungkin hanya bisa diberlakukan pada beberapa bidang kerja saja atau sifatnya shift (bergantian),” ujarnya.
Dijelaskan, banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja agar kegiatan produksi dan distribusi dapat berjalan.
Mungkin ada sektor-sektor yang bisa menerapkan pola kerja jarak jauh seperti teknologi informasi dan profesi kreatif.
“Saya beranggapan, opsi tersebut diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing korporasi. Karena mereka yang akan melihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya,” imbuh Founder Toko Daging Nusantara ini.
Gangguan distribusi
Bila hal tersebut diberlakukan menyeluruh, lanjut Diana Dewi, tentu berdampak, utamanya kepada pihak swasta yakni, menurunnya produksi dan distribusi.
Hal tersebut otomatis terjadi penurunan pendapatan pada sektor-sektor pendukung. Terjadi lonjakan biaya di rumah yang juga bisa menyulitkan pekerja untuk mengatur anggarannya.
“Oleh karenanya, saya menilai, kebijakan tersebut tidak mutlak diterapkan kepada seluruh sektor, melainkan swasta menyesuaikan dengan kondisi riil yang ada,” tukasnya.
Ketum KADIN DKI Jakarta berharap konflik di Timur Tengah bisa segera reda, sehingga pasokan BBM bisa kembali normal. (RN)
