Jakarta, innews.co.id – Banyak pihak menilai Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo-Gibran, terlalu gemuk. Benarkah? Lantas bagaimana dari perspektif pengusaha melihatnya?
“Pembentukan kementerian merupakan hak prerogatif Presiden. Tentunya didasari pada pertimbangan akan kebutuhan yang ada. Kami yakin, Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan secara matang efektifitas dibentuknya Kabinet Merah Putih ini,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Diana Dewi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (21/10/2024).
Diana menegaskan, meski banyak pihak menilai kabinet yang dibentuk terlalu gemuk dan akan memboroskan anggaran negara, namun baginya tidak juga demikian. Bila kementerian-kementerian tersebut efektif menjalankan program dan visi-misi Presiden dan kinerjanya berdampak, baik pada rakyat maupun negara, tentu tidak masalah.
Meski begitu, bisa saja terjadi sebaliknya, di mana birokrasi jadi semakin panjang dan berbelit serta terjadi balapan dalam membuat regulasi sehingga jadi tumpang tindih. Namun, semua tentu bergantung pada koordinasi yang dilakukan oleh Presiden-Wapres.
Terkait komposisi Kemenko yang berjumlah 7 buah, Diana mengatakan, nampaknya Presiden Prabowo melihat bahwa dipecahnya kementerian-kementerian membutuhkan koordinator yang jelas dan lebih terarah sehingga memudahkan untuk koordinasi, termasuk pengawasannya. Juga dari Kemenko yang dibentuk terlihat jelas bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus Pemerintahan Prabowo selain ketahanan pangan dan penegakkan hukum.
Diana menegaskan dengan keberadaan Kemenko sebanyak itu harusnya bisa efektif karena sejumlah Kementerian dipecah dan lembaga-lembaga disetarakan menjadi Kementerian.
“Dengan begitu, kewenangannya juga bertambah luas dan sifatnya spesifik. Namun kembali lagi, sejauhmana pembagian tugas dan kewenangan serta koordinasinya. Presiden sebagai dirigen dari Kabinet Merah Putih ini harus dapat menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan kerja para pembantunya. Kami optimis hal tersebut bisa berjalan baik,” yakin CEO Suri Nusantara Jaya Group ini.
Sebagai pengusaha, pihaknya berharap dibalik pembentukan kabinet yang tambun ini kinerja setiap kementerian harus lebih maksimal, sehingga mendorong pendapatan negara lebih besar lagi. Bukan sebaliknya, justru akan membebani APBN dan memperbanyak hutang negara. Kuncinya di koordinasi dan pengawasan.
Di bidang ekonomi, sambung Diana, harusnya bisa diperkuat dengan tidak mengeluarkan regulasi-regulasi yang justru memberatkan para pelaku usaha.
“Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus tetap bersama kalangan pengusaha. Target pertumbuhan ekonomi 8% sangat mungkin terjadi. Asalkan baik pemerintah maupun pengusaha saling support sehingga bisa lebih terbuka ruang-ruang dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuh pengusaha sukses ini. (RN)
