Jakarta, innews.co.id – Periode Januari-Maret 2026, data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, di DKI Jakarta ada 378 orang yang di PHK.
“Ditengah kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, tentu PHK menjadi ancaman yang membayangi. Apalagi saat ini konflik di Timur Tengah belum benar-benar tuntas,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, KADIN DKI Jakarta prihatin dengan terjadinya arus PHK pada triwulan I-2026 ini. Namun, hal tersebut tidak terhindari bilamana pengusaha sudah merasa tidak bisa lagi melanjutkan usahanya. Pilihan tersebut tentu sangat berat bagi pengusaha.
“Disinilah perlu kolaborasi, baik pengusaha dengan pekerja maupun bersama pemerintah, di mana ada rasa saling memahami, sehingga tidak perlu ada pemaksaan kehendak yang berlebihan,” ujarnya.
Diakuinya, kebanyakan PHK terjadi karena kenaikan biaya produksi. “Sekitar 40 persen pengusaha merasa kenaikan biaya produksi menjadi pemicu PHK. Itu salah satu alasan dominan di samping penurunan permintaan,” urainya.
Penyebab lainnya, naiknya komponen biaya seperti mahalnya bahan baku, energi, logistik, serta beban upah. Hal tersebut terjadi pada sektor industri tekstil, di mana kenaikan bahan baku di awal 2026 menjadi ancaman terjadinya PHK massal.
Saran KADIN
Menyikapi kondisi demikian, Kadin DKI Jakarta menyarankan langkah antisipatif kepada Pemprov DKI antara lain, kolaborasi strategis untuk mempercepat dekarbonisasi melalui penggunaan kendaraan listrik, penguatan peran UMKM sebagai motor ekonomi, serta peningkatan kemitraan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama pengendalian inflasi harga bahan pokok.
Selain itu, perlu melakukan stabilitas ekonomi melalui penguatan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pokok untuk menekan inflasi.
Lainnya, memperkuat investasi melalui kebijakan strategis. Dalam hal ini, pemerintah bisa melibatkan KADIN DKI Jakarta sebagai mitra utama dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang pro-bisnis.
Tak kalah penting adalah pengamanan pangan dengan mengembangkan inisiatif dan teknologi untuk memastikan kualitas pasokan pangan, termasuk pengawasan pada program makanan bergizi (MBG). (RN)
