Jakarta, innews.co.id – Para pengusaha, khususnya investor akan memilih wait and see pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terkhusus soal ketenagakerjaan. Ada kecenderungan investor menunggu aturan teknisnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi. “Bagi para investor mudah saja, ketika aturan di suatu negara dirasa begitu membebani, maka mereka akan lebih memilih mencari negara lain untuk menanamkan investasi. Karena saat ini, negara-negara di dunia tengah berlomba-lomba mencari investor,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Dia menambahkan, para investor tentu akan melihat dan mengkaji apakah putusan MK tersebut masih bisa ditoleransi atau tidak. Sepanjang masih bisa diterima mungkin no problem untuk mereka. Tapi bila tidak, tentu mereka (para investor) tentu tidak akan mau mengambil risiko.
Karenanya, penyusunan aturan teknis sebagai turunan dan UU Cipta Kerja harus melibatkan para pengusaha sehingga ada masukan-masukan yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Baginya, tidak bisa dijamin investor mau berinvestasi bila dinilai regulasinya memberatkan. Para pelaku usaha tentu akan mengukur kembali dampak yang ada terhadap kondisi dan perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban biaya ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing.
“Beban operasional yang lebih tinggi akan menekan stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja,” urai Founder Toko Daging Nusantara ini.
Diana mengingatkan, Indonesia jangan sampai kehilangan momentum untuk menarik investasi. “Memperkuat iklim investasi dan membentuk ekosistem usaha berkelanjutan merupakan hal yang urgen saat ini. Apalagi, saat ini pemerintah Indonesia baru,” tukasnya.
Negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, telah lebih dahulu menarik minat investasi multinasional ke berbagai sektor. Bahkan, negara-negara yang sebelumnya tertinggal seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar mulai menawarkan kebijakan yang ramah investasi, bukan sebaliknya.
“Kami berharap Pemerintahan Pak Prabowo bisa membuktikan ucapannya untuk memberi kemudahan dan kelenturan kepada dunia usaha untuk berkembang,” pungkasnya. (RN)
