Jakarta, innews.co.id – Menyusutnya anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur di 2025 patut dicermati. Pasalnya, hal tersebut bisa membuat perpindahan IKN jadi mulur.
Namun, di sisi lain itu sesuatu yang wajar, mengingat pemerintahan baru Prabowo-Gibran juga memiliki fokus lain yakni, makan bergizi gratis.
“Memindahkan IKN jelas membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan dana yang sangat besar. Postur anggaran negara kita belum memungkinkan untuk hal itu alias harus dilakukan bertahap,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Diana menilai, surutnya alokasi anggaran untuk IKN di 2025 nanti merupakan sesuatu yang wajar karena pemerintahan Prabowo-Gibran tentu akan fokus pada implementasi programnya, terutama makan bergizi gratis yang rencananya akan mulai dilakukan pada 2 Januari 2025 mendatang. Tentu saja, anggaran akan lebih difokuskan ke sana.
Meski begitu, menurut Diana, pembangunan IKN tetap harus berjalan agar tidak mangkrak, meski dengan dana yang relatif lebih kecil. Untuk itu, pemerintah harus bijak menggunakan anggaran untuk hal-hal yang penting.
Terkait kemungkinan mulai terlibatnya investor dalam pembangunan IKN, Diana mengaku, sejauh ini belum nampak ada yang benar-benar serius di luar investor lokal. Buktinya, selama ini dana pembangunan masih menggunakan APBN.
“Mungkin baru sebatas komitmen saja. Meski sudah ada kompensasi penggunaan lahan hingga 190 tahun, tidak lantas membuat calon investor tergiur,” imbuh Founder Toko Daging Nusantara ini.
Sebagai pengusaha, Diana menegaskan, tentu banyak aspek yang dipertimbangkan sebelum berinvestasi. Misal transportasi, infrastruktur pendukung, bahkan pemanfaatan lahan yang efektif. Apalagi sekarang didengungkan net zero emission (NZE), apakah hal tersebut bisa dilaksanakan, sementara hutan-hutan di Kalimantan yang selama ini menjadi paru-paru dunia kian menipis.
Di sisi lain, lanjutnya, Jakarta terus berkemas untuk menjadi Kota Global yang juga butuh effort dan extra attention dari Pemerintah Pusat. Kondisi-kondisi demikian tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Tanpa mengecilkan visi Presiden Jokowi, namun tentu masing-masing Kepala Negara memiliki fokus sendiri-sendiri. Mungkin pembangunan IKN tidak diabaikan, namun progres pembangunannya dengan keterbatasan anggaran tentu akan lebih lambat,” pungkas Diana. (RN)
